Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Berbagai Unsur Pemerintah Kota Bandung Sapu Bersih Sampah di TPS Bandung Wetan

Kodim 0618/BS, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan bersama masyarakat di Kecamatan Bandung Wetan bekerjasama membersihkan dan mengosongkan area TPS di Kecamatan Bandung Wetan. Kamis, (2/11/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Penanganan krisis sampah di Kota Bandung telah melibatkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan Kodim 0618/BS.

Berbagai unsur dari Pemerintah Kota Bandung, Kodim 0618/BS, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan partisipasi aktif masyarakat di Kecamatan Bandung Wetan bekerjasama untuk membersihkan dan mengosongkan area Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kecamatan Bandung Wetan.

Selain itu, upaya pengosongan juga dilakukan di TPS Jalan Ambon dan TPS Jalan Indramayu. Dalam pengelolaan TPS Jalan Ambon, sekitar 20 ton sampah berhasil diangkut dan dikelola secara efektif.

Komandan Kodim 0618/BS, Kolonel Inf. Donny I. Bainuri menyebut, kolaborasi ini merupakan pelaksanaan dari hasil evaluasi darurat sampah di Kota Bandung.

“Kita hadir sebagai bagian dari Satgas Darurat Sampah di Kota Bandung. Kita juga melihat banyak TPS yang sudah overload sampai memenuhi badan jalan,” ujar Donny.

“Kalau sampah sudah menumpuk, banyak akibat mulai dari penyakit, lalu lintas juga karena menghalangi badan jalan,” katanya menambahkan.

Melihat dampak dari penumpukan sampah di TPS, Donny menyebut, pihak Kodim 0618 bersama jajaran unsur kewilayahan menargetkan penanganan sampah di 2 sampai 3 TPS setiap harinya.

Hari Rabu, 1 November 2023 kemarin, pembersihan TPS juga dilakukan di TPS Kelurahan Pamoyanan (Kecamatan Cicendo) dan TPS Andir.

“Dalam setiap kegiatan, kami melibatkan berbagai unsur. Camat, Lurah, semuanya hadir. Kami juga mengundang DLH, Diskar PB, Limas, Babinsa Babinkamtibmas, semua kami libatkan,” terangnya.

Donny melanjutkan, proses pengolahan sampah di TPS-TPS overload tersebut juga melibatkan kolaborasi dengan Sektor 7 Citarum Harum. Jadi, sampah-sampah tersebut didistribusikan ke Sektor 7 Citarum Harum di kawasan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Menurut Donny, di kawasan tersebut sudah ada mesin pengolah sampah. Sehingga sampah-sampah yang didistribusi dari TPS-TPS overload ini diolah menjadi briket.

“Jadi ini bisa menjadi nilai tambah, nilai ekonomis,” ujarnya.

Hal ini juga tidak lepas dari kebijakan batas kuota pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti. Seperti diketahui, Kota Bandung hanya mendapat jatah 50 persen dari kuota normal pembuangan ke TPA Sarimukti setelah terjadinya peristiwa kebakaran pada Agustus lalu.

Di sisi lain, Donny menyebut pengolahan sampah mandiri sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen masyarkat di Kota Bandung. Menurutnya, kunci penanganan darurat sampah di Kota Bandung adalah sejak di hulu.

“Hari ini, program Kang Pisman sudah menjadi kewajiban. Kita pisahkan sampah organik, anorganik, residu. Kreativitas seperti mesin pemisahan atau pengolahan sampah, ini sangat diperlukan,” ajaknya.

Berdasarkan informasi terakhir, sebanyak 24 TPS di Kota Bandung masih berstatus overload. Sekitar 35.000 ton sampah belum terangkut dari 24 TPS tersebut.

Rencananya pada Kamis 2 November 2023 ini, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dijadwalkan mengunjungi Pemkab Sumedang untuk membahas kolaborasi penanganan darurat sampah.

Rencananya, Pemkot Bandung akan berkolaborasi dengan Pemkab Sumedang untuk menyelesaikan sisa 35.000 ton sampah di 24 TPS tadi dengan memanfaatkan sejumlah lahan TPA di Kabupaten Sumedang. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *