Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis

Ciamis, adajabar.com – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk–Citanduy menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) rehabilitasi hutan dan lahan pada Senin, 20 April 2026, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut menghadirkan anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Rina Sa’adah Lc., MSi, sebagai narasumber utama, bersama Kepala BPDAS Cimanuk–Citanduy, Umar Nasir S.Sos.,MSc

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah kerusakan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Umar Nasir menegaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan merupakan langkah strategis dalam menekan potensi bencana ekologis, seperti banjir, longsor, hingga kekeringan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat langsung dalam upaya penghijauan serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Rina Sa’adah menyampaikan dukungannya terhadap program penghijauan yang diinisiasi pemerintah, khususnya melalui skema Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan pengembangan bibit produktif.

“Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat jika dikelola secara optimal,” kata Rina.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencakup teknik rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kebun bibit rakyat, hingga pemanfaatan bibit produktif yang bernilai ekonomis.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, kelompok tani, serta pemangku kepentingan lokal. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi, serta berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung di wilayah masing-masing.

Melalui sosialisasi dan bimtek ini, diharapkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan semakin meningkat, guna mewujudkan lingkungan yang hijau, produktif, dan berkelanjutan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Dapil Jabar X.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *