Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Dukung Kesehatan Petugas Pemilu, Puskesmas Kota Bandung Beroperasi 24 Jam Saat Hari Pencoblosan

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono saat memberikan keterangannya, di Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Antapani dan Kecamatan Sukajadi, Sabtu (10/2/2024). (hms)

Bandung, adajabar.com – Seluruh Puskesmas di Kota Bandung akan beroperasi selama 24 jam pada tanggal 14 dan 15 Februari mendatang, hal tersebut di pastikan oleh Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyliono. Tindakan ini diambil sebagai langkah antisipatif oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mendukung kebutuhan petugas kesehatan dan panitia pemilu.

“Ini sebagai dukungan kesehatah bagi personel KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan panitia lainnya di wilayah Kota Bandung,” katanya.

Selain petugas KPPS, terdapat juga layanan kesehatan bagi TPS, PPK, dan Linmas.

“Adapun pelayanannya meliputi pemeriksaan tekanan darah kepada petugas KPPS oleh kader Posyandu. Bantuan suplemen vitamin kepada petugas,” tuturnya.

“Kepada kepala UPT Puskesmas, kader Posyandu, ini diharapkan siaga 24 jam. Ini upaya kita dalam mewujudkan pemilu dalam kondisi aman, damai dan kondusif,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengungkapkan, sesuai arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 14 – 15 Februari itu puskesmas membuka posko.

“Bukan membuka pelayanan umum, tetapi posko terkait pelayanan kesehatan bagi petugas yang terlibat dalam pemilu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan pemilu, sehingga bukan hanya petugas KPPS saja yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Selain KPPS juga untuk Linmas, Panwaslu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, intinya semua petugas terlibat dalam pemilu,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, semua UPT Puskesmas terjun langsung untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan baik.

“Ada 80 UPT Puskesmas yang dikerahkan, dengan jumlah personel sekitar 1.500 petugas. Mulai dari petugas puskesmas hingga relawan yang berasal dari organisasi kesehatan dan sekolah kesehatan lainnya,” ujarnya.

Selain bersiaga di posko, Anhar menuturkan, petugas pun akan menyisir ke setiap TPS untuk meminimalisasi terjadinya petugas yang sakit atau kelelahan.

“Kami akan berkeliling pada waktu tertentu, mencegah kondisi yang tampak lelah atau lemas. Kami akan datang dan memeriksa, mulai mengukur tensi darah dan suhu tubuh. Sehingga nanti ketika terdapat yang sakit atau lelah, dianjurkan untuk istirahat,” ungkapnya.

Para petugas Pemilu dapat menghubungi hotline di setiap UPT puskesmas jika membutuhkan. Bisa juga melalui akun instagram resmi Dinas Kesehatan Kota Bandung @dinkeskota.bdg. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *