Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Disdukcapil Kota Bandung Gencar Mempercepat Perekaman KTP-el untuk Pemilih Pemula

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung terus intensif dalam mempercepat proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk pemilih pemula yang tinggal di Kota Bandung. (hms)

Bandung, adajabar.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung terus intensif dalam mempercepat proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk pemilih pemula yang tinggal di Kota Bandung.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar menyampaikan, berbagai strategi percepatan perekaman KTP-el kategori pemilih pemula terus dilakukan.

Mulai dari pembaharuan data, sinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Cabang Dinas (KCD), serta kewilayahan untuk melaksanakan perekaman jemput bola ke sekolah di wilayah Kota Bandung melalui Mobil Pelayanan Keliling (Mepeling).

“Kami juga memberikan pelayanan perekaman KTP-el di Kantor Dinas, 30 Kantor Kecamatan, dan 6 Gerai untuk Layanan Istimewa (Geulis),” ungkap Tatang di Balai Kota Bandung, Senin 5 Februari 2024.

Guna mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP-el, Disdukcapil Kota Bandung juga membuka layanan Weekend Service di tiga Geulis, yakni di Geulis Festival Citylink, Geulis BTC/d’Botanica, dan Geulis Metro Indah Mal.

Tatang menuturkan, perekaman KTP-el sebagai bentuk pemenuhan hak atas identitas kependudukan bagi penduduk di Kota Bandung, sekaligus bertujuan untuk melengkapi data pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Sehingga pelajar atau remaja yang sudah genap berusia 17 tahun saat Pemilu 2024 dapat berpartisipasi dalam untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Sesuai dengan hasil rapat pleno KPU Kota Bandung tanggal 21 Juni 2023, total DPT Kota Bandung berjumlah 1.872.381 jiwa, terdiri dari 926.295 laki-laki, dan 946.086 perempuan. Dari total DPT tersebut, sebanyak 16.435 jiwa atau 0,88 persen merupakan pemilih pemula,” ujarnya.

Sementara untuk target perekaman berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), ia menambahkan, hasil pemadanan Kemendagri RI per 2 Januari 2024, sebanyak 17.564 jiwa.

Dari jumlah itu, terdapat 8.730 jiwa yang sudah perekaman KTP-el sampai tanggal 4 Februari 2024, sehingga tersisa sebanyak 8.834 jiwa lagi.

“Selain data dapodik terdapat pula target perekaman berdasarkan data non dapodik sebanyak 4.782 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan perekaman hingga tanggal 4 Februari 2024 sebanyak 590 jiwa, sehingga tersisa sebanyak 4.192 jiwa,” jelasnya.

Dengan demikian, dari kedua data tersebut, jumlah target perekaman keseluruhan tersisa 13.026 jiwa hingga tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Selain percepatan perekaman KTP-el, Tatang mengaku, Disdukcapil Kota Bandung juga terus gencar melakukan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga Kota Bandung. IKD ini juga berfungsi sebagaimana KTP-el sehingga dapat digunakan untuk melakukan pencoblosan.

“Perekaman KTP-el pemilih pemula kita lakukan sampai hari H pemilu. Tidak ada tanggal merah. Kewajiban kita sudah dilakukan sangat masif,” lanjutnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *