Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Gerakan Pangan Murah di Cimahi: Kontrol Inflasi dan Dukung Ekonomi Lokal

Cimahi, adajabar.com – Dengan antusiasme tinggi, masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memeriahkan bazaar Gerakan Pangan Murah (GPM) Pangan Pokok dan Segar Cimahi (PANGSI) di Selasar Gedung B, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah.

Selain bertujuan untuk mempermudah akses komoditas pangan bagi masyarakat, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pengendalian laju inflasi di daerah.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi tersebut diikuti 20 pelaku usaha. Komoditas yang dijual berupa kebutuhan pokok sehari-hari, komoditas pangan, serta produk olahan para pelaku usaha di Kota Cimahi.

“Hari ini kami kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah, pesertanya sekitar 20 pedagang. Ada kehadiran Bulog, KTNA, kios unggas (daging ayam), pedagang daging sapi dan ikan beku, pedagang beras, sayur-sayuran, buah-buahan, bahan pangan pokok, dan pelaku usaha makanan olahan,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pangan Dispangtan Kota Cimahi Dadan Saepulloh.

Dia mengatakan, animo masyarakat berbelanja pada GPM tersebut cukup tinggi. “Alhamdulillah antusias. Terutama karena produk yang dipasarkan memang kualitasnya bagus, harga lebih terjangkau dibanding di pasar tradisional,” ucapnya.

Menurut Dadan, GPM merupakan program yang digalakkan oleh pemerintah pusat. “Sehingga kami laksanakan secara rutin, di rata-ratakan sebulan sekali,” imbuhnya.

Menurut Dadan, kegiatan ini digelar dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah, dan stabilisasi harga dan pasokan komoditas pangan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Harapannya daya beli masyarakat meningkat, harga lebih kompetitif membuat pelaku usaha di Cimahi lebih bisa terangkat dengan menjual produk-produknya. Dan akses membeli bahan pangan pokok lebih mudah,” tutur Dadan.

Pj. Wali Kota Cimahi Dicky Saromi didampingi sejumlah pejabat Pemkot Cimahi turut meninjau pelaksanaan GPM. Dia pun berdiskusi bersama sejumlah pedagang mengenai fluktuasi harga komoditas pangan di pasaran. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *