Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Disdik Kota Cimahi Sediakan 4.000 Kuota Siswa Jenjang SMP Pada PPDB 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono memberikan keterangan pers terkait pelibatan Tim Saber Pungli dalam pelaksanaan PPDB Jabar 2023, Senin (29/5/2023). (hms)

Cimahi, adajabar.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menyediakan sekitar 4.000 kuota siswa pada Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Kuota tersebut akan dibagi empat jalur pendaftaran yaitu jalur zonasi sebanyak 50 persen, afirmasi 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua 5 persen dan jalur prestasi untuk SMP 30 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono mengatakan dari 50 persen kuota jalur zonasi, pihaknya menyediakan 10 persen kuota khusus siswa perbatasan. Kuota itu dipakai untuk SMP negeri yang terletak dengan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat.

“Total kuota PPDB SMP kita punya 4.000. Jalur zonasi masih jadi angka paling besar sebanyak 50 persen. Nah, dari 50 persen ini kita sediakan 10 persen bagi siswa perbatasan yang ingin sekolah di Cimahi,” terang Harjono pada Senin (29/5/2023).

Harjono menerangkan tahapan pendaftaran dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap 1 untuk jalur afirmasi, prestasi, perpindah tugas orangtua, dan anak guru. Sedangkan tahap 2, fokus pendaftaran khusus jalur zonasi.

Jadwal tahap 1 PPDB SMP dimulai 12-14 Juni 2023. Sedangkan tahap 2, tanggal 26-30 Juni 2023.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://ppdb.cimahikota.go.id. Sedangkan bagi siswa luar kota, perpindahan, dan kuota perbatasan, pendaftaran dilakukan di sekolah tujuan oleh operator yang ditunjuk.

“Kalau lulusan SD di Cimahi pendaftaran langsung online oleh sekolah masing-masing. Untuk kuota perbatasan harus datang langsung,” jelas Harjono.

Kuota PPDB SMP sebanyak 4.000 yang disediakan Disdik Kota Cimahi angkanya sangat jomplang jika dibanding total lulusan SD dan MI yang mencapai 9.000 orang.

Meski begitu, total angka lulusan SD dan MI tak seluruhnya ikut dalam PPDB. Banyak di antara mereka memilih melanjutkan sekolah ke swasta, pindah keluar negeri, atau memilih menempuh pendidikan pesantren.

“Jadi semua lulusan akan terakomodasi. Namun sebagian masuk swasta,” tandasnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *