Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Ketua FK Umar Alam, Jangan Bawa Kabupaten Bandung ke Masa Lalu

Kab Bandung, adajabar.com — Forum Konstituen (FK) Kabupaten Bandung mengingatkan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bandung untuk berhati-hati dalam memilih calon Bupati Bandung pada Pilkada Kabupaten Bandunc 27 November 2024 mendatang.

Mereka menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berkomitmen melanjutkan perubahan dan menolak kembali ke era dinasti politik yang selama 20 tahun ‘menguasai’ Kabupaten Bandung.

“Perubahan yang kita rasakan saat ini tidak datang dengan mudah. Ini hasil perjuangan panjang dari masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tegas Ketua Forum Konstituen Kabupaten Bandung, Umar Alam dalam sebuah diskusi bersama awak media di Soreang, Selasa (1/10/2024).

Umar mengingatkan bahwa dinasti politik yang selama 20 tahun berkuasa di Kabupaten Bandung telah membuat jemu masyarakat. Oleh karena itu, pada Pilkada 2020 masyarakat Kabupaten Bandung bersama Dadang Supriatna berhasil merebut Kabupaten Bandung dari ‘cengkeraman’ dinasti politik.

“Kita semua ingat bagaimana Kabupaten Bandung terpuruk pada masa itu. KKN tumbuh subur merajalela, pembangunan tidak jelas, dan angka kemiskinan tinggi,” tambah Umar Alam.

Forum Konstituen menilai bahwa kemunculan Dadang Supriatna pada Pilkada 2020 telah membawa angin segar bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang menginginkan perubahan.

Saking besarnya gelombang masyarakat yang menginginkan perubahan, Dadang Supriatna pun memperoleh mandat dan amanah dari masyarakat Kabupaten Bandung. Ketika itu, Dadang Supriatna meraih 56 persen lebih suara pemilih dari 3 pasangan calon yang berkontestasi.

“Kita bisa lihat bagaimana Kang Dadang Supriatna telah menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan dan membangun Kabupaten Bandung dengan fokus pada kesejahteraan rakyat. Program-programnya nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Umar.

Ia menambahkan walau hanya dalam waktu 3,4 tahun memimpin Kabupaten Bandung, Kang DS mampu menunjukkan kinerja fenomenal. Sebagai contoh konkret, Kang DS mampu meningkatkan APBD dan PAD Kabupaten Bandung hanya dalam tempo singkat.

“Peninggalan Bupati sebelumnya APBD Kabupaten Bandung hanya Rp 4,6 triliun. Hanya dalam waktu 3 tahun, Kang DS mampu menaikkan APBD menjadi Rp 7,4 triliun. Ini prestasi luar biasa dan jarang terjadi,” ungkap Umar.

Belum lagi soal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat Dadang Supriatna dilantik menjadi Bupati Bandung pada 2021, PAD Kabupaten Bandung hanya Rp 960 miliar. Namun Kang DS mampu menggenjot PAD hingga mencapai Rp 1,4 triliun, walau sempat terkendala kondisi covid-19.

Kebijakan Dadang Supriatna membangun 5 RSUD juga menjadi bukti bahwa ia pemimpin yang lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat. Pada periode pertama, Kang DS lebih mementingkan membangun layanan dasar seperti RSUD, sekolah, infrastruktur jalan serta membangun perekonomian masyarakat.

“Kang DS satu-satunya kepala daerah yang memberikan insentif bagi 17 ribu guru ngaji sebesar Rp 109 miliar per tahun. Selain itu, ia juga memberikan BPJS gratis bagi 400 ribu warga miskin dan pekerja rentan. Itu bukti keberpihakannya pada masyarakat,” jelasnya.

Anggota Forum Konstituen, Imam Dzohiri berharap masyarakat harus jeli dan objektif dalam memilih. Jangan sampai salah pilih karena nanti yang menjadi korban adalah masyarakat Kabupaten Bandung. Ia menyebut yang sudah jelas memiliki track record kinerja dan prestasi yang moncer hanya Dadang Supriatna.

“Kang Dadang Supriatna atau Kang DS lah yang hingga kini konsisten dan berkomitmen untuk mengawal semangat perubahan di Kabupaten Bandung. Saya kira perubahan ini harus dijaga, tolak kembalinya usungan dinasti politik,” ungkap Imam.

Imam juga mengajak masyarakat agar waspada karena saat ini tampak ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk kembali menguasai Kabupaten Bandung dengan mengusung calon yang berasal dari dinasti politik lama dengan mengusung diksi perubahan.

“Mereka berdalih bahwa perubahan yang terjadi saat ini tidak cukup. Apa maksud perubahan ini? Apakah ingin mengembalikan Kabupaten Bandung ke masa lalu,” tuturnya.

“Masyarakat harus waspada dengan para begal perubahan. Jangan sampai kita tertipu oleh janji-janji manis yang dikemas dengan slogan-slogan perubahan palsu. Karena spirit perubahan sesungguhnya, nahkodanya adalah Kang DS,” lanjut Imam.

Forum Konstituen juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pilkada Kabupaten Bandung agar berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis.

“Mari kita jaga perubahan yang telah kita raih dengan susah payah. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu yang penuh dengan ketidakadilan. Pilih pemimpin yang memiliki track record bersih, program yang jelas dan bermanfaat, dan komitmen yang kuat untuk membangun Kabupaten Bandung,” tuturnya.

Asep Herian (Aher), tokoh FK lainnya menyebut terlepas dari plus minus sebagai manusia biasa, , faktanya Dadang Supriatna masih tampil egaliter dan mampu menyatukan umat dari berbagai latar belakang perbedaan organisasi maupun suku.

“Karenanya Dadang Supriatna masih layak melanjutkan agenda-agenda perubahan agar lebih dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Kabupaten Bandung,” kata Aher, sapaan akrabnya. (Hamid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *