Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Amir Mahpud Harapkan Gerindra Jabar Jadi Barometer Pemenangan Pilgub dan Pilkada

BANDUNG | adajabar.com – Ketua DPD GERINDRA Jawa Barat, yang baru saja dikukuhkan, H. Amir Mahpud, secara perdana mengunjungi kantor DPD GERINDRA Jawa Barat pada Senin (16/09). Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD di dampingi Sang Istri tercinta  Hj Tine Yuniati dan melakukan doa bersama dulu di depan pintu masuk kantor DPD.

Kegiatan ini juga merupakan momen silaturahmi dan rapat internal perdana Ketua DPD bersama para pengurus dan para kader DPD GERINDRA Jawa Barat.

Sebelumnya Beberapa hari sesudah di tetapkan sebagai Ketua DPD Jabar di perhelatan Rapimnas di Hambalang Jum’at, 30/08/2024, Amir Mahpud langsung menggelar pertemuan sekaligus Silatuhrami dengan Para Anggota Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat dan Para Ketua DPC Parta Gerindra se Jawa Barat di Kediamannya di Bambu Apus Jakarta Timur, Kamis 5/9/2024.

Sementara dalam kunjungan perdana ke kantor DPD Gerindr Jabar kali ini, dihadiri Sekretaris DPD, Bendahara DPD, para Wakil Ketua DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan pengurus serta anggota organisasi sayap partai tingkat provinsi Jawa Barat. Turut hadir juga Dewan Pembina DPP GERINDRA, H. Mochamad Iriawan (Iwan Bule), Ketua DPD 2016-2018, H. Mulyadi, serta tokoh pengusaha Jawa Barat, Asep Stroberi.

Dalam sambutannya, Ketua DPD menjelaskan keinginannya untuk Jawa Barat menjadi barometer daerah lain dalam pemenangan pertarungan Pilkada se-Jawa Barat yang akan berlangsung pada sampai akhir tahun 2024 ini.

“Jawa Barat menjadi barometer untuk daerah lain dalam pemenangan pertarungan Pilgub dan Pilkada se-Jawa Barat. Tidak sempurna rasanya ketika Prabowo jadi Presiden tetapi GERINDRA tidak mampu mengawal kebijakan di bawahnya,” ungkapnya kepada para pengurus dan kader.

Bahkan menurut Amir Mahpud, pihaknya sudah menginisiasi Terbentuknya Relawan Perempuan Prima Berkah yang programnya Khusus membantu program penurunan angka Stunting.

“Diawali di Wilayah Priangan Timur, kini ada relawan yang mengurus masalah stunting, nanti ini sumbernya dari dana CSR Primajasa dan perusahaan swasta lainnya. Pomoknya kita akan berdayakan elemen apapun yang punya concern dan komit pada pensuksesan program Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam hal Penanganan masalah stunting dan pemberian makanan bergizi gratis. ” ungkap Amir Mahpud yang merupakan CEO Perusahaan Bis Primajasa

Ketua DPD juga berharap agar dalam perjalanan kedepan, seluruh pengurus dan kader bisa sinergis dalam melaksanakan program kerja DPD dan dalam menyikapi dinamika yang ada.

“Ketika terjadi dinamika di Jawa Barat paling terdepan untuk menyelesaikan dinamika tersebut . Oke, karena itu sudahi. Dan jalankan mandat sebaik-baiknya,” jelasnya lagi.

Silaturahmi ini merupakan momentum penting dalam menciptakan sinergitas dan chemistry antara pimpinan, pengurus, serta kader DPD GERINDRA Jawa Barat. Khususnya, dalam pemenangan Pemilu Kepala Daerah se-Jawa Barat serentak 2024, baik pemilihan Gubernur maupun Walikota dan Bupati di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *