Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Langkah Proaktif Pemkab Sumedang Hadapi Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan

Ilustrasi. (ist)

Sumedang, adajabar.com – Herman Suryatman, Penjabat Bupati (Pj) Sumedang, berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan 2024. Hal ini karena permintaan pasar diperkirakan akan meningkat menjelang bulan puasa. Herman menyampaikan hal ini saat melakukan peninjauan operasi pasar beras murah di Alun-alun Tegalkalong, Kabupaten Sumedang, pada Senin (19/2/2024).

Ia memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok penting di Kabupaten Sumedang. “Kami juga akan memastikan bahwa kebutuhan bahan pokok penting di Sumedang terpenuhi. Tidak boleh ada kelangkaan, dan jika terjadi kelangkaan, kami akan mengambil langkah-langkah progresif. Kami juga menghimbau kepada para distributor agar tidak menimbun persediaan, sehingga harga tetap terkendali,” ujarnya.

Herman menjelaskan bahwa kenaikan harga beberapa komoditas di Sumedang disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat perubahan cuaca. “Kenaikan harga beras disebabkan oleh berkurangnya pasokan. Perubahan cuaca sangat terasa di lapangan, yang menyebabkan penurunan produksi padi,” katanya.

Selain itu, kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung selama hampir satu minggu. “Selama satu minggu Pemilu, terutama pada puncaknya tanggal 14 Februari, ada sedikit dampak. Produsen di daerah penghasil lebih fokus pada Pemilu, sehingga pasokan berkurang. Kami berharap minggu ini dan seterusnya situasinya akan kembali normal,” tambahnya.

Saat operasi pasar beras murah dilaksanakan, sebanyak 10 ton beras disalurkan di setiap titik operasi pasar. “Kami akan menyesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan. Ketika harga sudah stabil, tidak baik untuk terus melakukan operasi pasar secara berkelanjutan. Operasi pasar hanya dilakukan untuk menstabilkan harga dan meningkatkan pasokan sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya. (dbs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *