Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Langkah Pemulihan, Pemerintah Berikan Rumah Baru untuk Penyintas Gempa Cianjur

Hunian tetap untuk korban gempa Cianjur. (ist)

Cianjur, adajabar.com – Sejumlah warga yang menjadi penyintas gempa di Cianjur telah memulai proses menempati rumah relokasi yang baru di Babakankaret, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat (16/2/2024).

Pada tahap ini, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 190 unit hunian tetap di atas lahan seluas 2,7 hektare, yang merupakan bagian dari program rumah relokasi tahap III bagi para penyintas bencana gempa di Cianjur.

Rumah relokasi yang telah dibangun pemerintah ini terdiri dari 190 unit dengan tipe 36/75 m3. Setiap unit hunian dilengkapi dengan fasilitas yang mencakup 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan ruang keluarga.

Total nilai proyek pembangunan rumah relokasi ini mencapai Rp70 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan yang substansial kepada para korban bencana.

Para penerima bantuan rumah ini adalah warga yang berasal dari zona merah Patahan Cugenang, di mana sebelumnya mereka bertahan hidup dalam kondisi yang sulit di hunian sementara dan tenda darurat.

Dengan adanya rumah relokasi yang baru ini, diharapkan para penyintas gempa dapat memulai kehidupan baru dengan lebih nyaman dan aman, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam proses pemulihan dan pemulangan kehidupan mereka. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *