Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Perekat Kolaborasi Regional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Lima Kabupaten Kota Saling Bersinergi

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemda Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Pemda Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemda Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah. di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/2/2024). (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara di Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan kesepakatan untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Kesepakatan akan ditindaklanjuti secara spesifik yang didasarkan pada potensi juga kebutuhan kerja sama dari kedua belah pihak, di antaranya mengenai manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan dinas komunikasi dan informatika mengenai persandian dan stastistik.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menandatangani kesepakatan tersebut di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/2/2024).

Dalam sambutannya, Bey mengatakan, kerja sama ini merupakan bukti sinergi dalam mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Kedua hal ini saling terkait dan dapat menjadi pendorong agar suatu daerah semakin maju.

“Kerja sama ini harusnya dapat menjadikan lebih baik, bukan hanya bagi Bapak Ibu yang akan mengirimkan pegawainya ke sini, tentunya bagi kami (Pemdaprov Jabar) juga akan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sejauh ini Pemda Provinsi Jabar sudah menjalin 76 kerja sama, yang terdiri dari 27 kesepakatan dengan kabupaten/kota di wilayah Jabar, 20 kesepakatan kerja sama dengan berbagai provinsi di Indonesia, dan 29 kesepakatan kerja sama dengan kabupaten/kota di luar Provinsi Jabar.

Kerja sama ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kerja sama dengan pemda lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang yang menjadi kewenangannya.

Kedua pihak yang berkolaborasi bersepakat dan berkomitmen untuk terus mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia.
Kerja sama tersebut fokus untuk mewujudkan tujuan daerah yang berdaya, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Selain itu, Bey berharap agar ke depan kerja sama yang terjalin dengan keempat kabupaten tersebut tak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah saja, tetapi juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jabar maupun sebaliknya.

Sebagai daya tarik kunjungan wisatawan ke Jabar, Bey mengunggulkan tiga wilayah di Jawa Barat yang disinggahi kereta cepat Whoosh.

“Di sini ada kereta cepat karena hanya ada di Jabar. Di DKI itu di Halim dan di Jabar ada tiga kota, yaitu Karawang, Padalarang (Kabupaten Bandung Barat) dan Tegalluar (Kabupaten Bandung),” ujarnya.

“Nanti mudah-mudahan dari Luwu Tengah dan Sukamara juga hadir wisatawan atau ada produk-produk dari kami yang bisa dikirim ke sana atau sebaliknya,” pungkas Bey. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *