Ada Jabar Update

Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Beranda Pemerintahan TNI Dirikan Posko Kesehatan, Bantu Korban Pasca Gempa Sumedang

Pemerintahan

TNI Dirikan Posko Kesehatan, Bantu Korban Pasca Gempa Sumedang

7 Januari 20247 Januari 2024

Posko Pelayanan kesehatan di Alun-alun Sumedang. (ist)

Sumedang, adajabar.com – Pasca terjadinya gempa yang mengguncang Sumedang, Jawa Barat di ujung Desember 2023 lalu, TNI membangun posko kesehatan untuk membantu para korban gempa tersebut.

Mengutip Puspen TNI Minggu (7/1/2024), posko kesehatan telah beroperasi sejak awal Januari 2024. Langkah ini diharapkan dapat meringankan duka korban yang tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga terluka karena tertimpa reruntuhan.

“Tugas posko kesehatan ini untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, baik yang datang langsung ke posko maupun masyarakat yang berada di rumahnya,” kata Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha Gumilar.

Ia pun mengapresiasi para Babinsa yang menjadi ujung tombak upaya membantu masyarakat. Gumilar mengatakan mereka terus bergotong royong bersama warga membantu korban gempa.

“Membantu kesulitan warga di sekitar salah satu kewajiban TNI,” ucap Gumilar.

“Selalu responsif siap membantu masyarakat dan mencari solusi mengatasi kesulitan masyarakat dengan tulus dan ikhlas,” sambungnya.

Adapun posko kesehatan yang dibangun di Alun-alun Sumedang berada di bawah naungan Kodim 0610/Sumedang. Pengoperasian posko utama tersebut dipimpin oleh Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah (denkesyah) Letkol Ckm Suparman. (dbs)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan