Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Menteri PANRB Umumkan Kabar Gembira, 2,3 Juta Formasi ASN untuk Fresh Graduate di 2024

Ilustrasi. (ist)

Cianjur, adajabar.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebuah kabar yang membahagiakan sambut awal tahun 2024

Kabar bahagia tersebut terkait dengan jumlah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cukup besar yang akan dibuka bagi para lulusan baru atau fresh graduate di Indonesia. Setidaknya akan ada 2,3 juta formasi yang akan disediakan untuk para fresh graduate pada tahun ini.

“Tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi,” tutur Anas dikutip Antara, pada Jumat (5/1/2024).

Anas mengatakan, formasi tersebut nantinya akan diberikan pada beberapa sektor. Diantaranya adalah dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, talenta digital dll.

Lebih lanjut, Anas juga memberikan rincian terkait formasi dan kuota yang dibutuhkan pada tiap-tiap sektor.

Untuk sektor pusat, Anas menyebut membutuhkan sebanyak 429.183 fresh graduate, dimana 207.247 orang diantaranya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 221.936 lainnya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jumlah tersebut adalah gabungan bagi beberapa formasi, yakni guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara untuk formasi daerah, pemerintah membutuhkan sebanyak 1.867.333 orang yang terbagi atas 483.575 orang CPNS dan 1.383.758 orang PPPK.

Lebih rinci, formasi PPPK di daerah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sektor, diantaranya adalah 419.146 guru, 417.196 tenaga kesehatan, dan 547.416 tenaga teknis.

Formasi instansi daerah tersebut dinilai lebih besar sebab formasi ASN memang lebih banyak dibutuhkan di daerah dibanding di instansi pusat.

Sementara untuk alokasi sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah akan membuka sebanyak 6.027 formasi saja.

Dari rincian tersebut, maka diperoleh total formasi CPNS untuk fresh graduate yang akan dibuka pada tahun ini sebanyak 690.822 formasi. Sementara kuota PPPK untuk fresh graduate yakni sebanyak 1.605.694 orang.

Jutaan kuota ASN untuk fresh graduate ini menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan kesempatan bagi para talenta muda terbaik Indonesia untuk mengabdikan tenaga dan pikirannya pada Indonesia.

Hal tersebut juga terkait dengan visi besar Indonesia-Sentris yang telah dijalankan pemerintah, tak hanya bab pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar daerah-daerah (terlebih di luar Jawa) memperoleh talenta unggul di sektor pendidikan dan kesehatan. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *