Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pemkot Cimahi, Perum Bulog dan Bank Indonesia Gelar Operasi Pasar Murah

Ilustrasi. (ist)

Cimahi, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bersama Perum Bulog dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk komoditi beras pada Rabu (16/11/2023). Ads 30 ton beras medium yang dijual dengan harga murah.

Operasi pasar murah itu secara simbolis dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi di Cimahi Techno Park. Setelah itu, beras disalurkan ke setiap kelurahan untuk ditebus warga pra sejahtera seharga Rp51 ribu per karung.

“Per karung itu isinya 5 kilogram harganya Rp51 ribu. Kita berkolaborasi dengan Bank BI yang membantu untuk biaya transportasinya. Tadi sudah disebutkan harganya Rp10.200 per kilo,” terang Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi.

Dicky mengatakan harga beras di pasaran Kota Cimahi hingga saat ini masih tinggi dan itu sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kini harganya berkisar antara Rp13 ribu hingga 15 ribu per kilogram. Hal itu menurutnya sangat memberatkan warga Kota Cimahi.

“Kalau dipasaran sudah 13.700 ada yang Rp14.000, jadi jauh yang kita harapkan karena ada kondisi dalam suplay dan deman yang saat ini terjadi atau ketimpangan terjadi yang membuat harga semakin naik,” kata dia.

Dia mengatakan, operasi beras murah di menjadi salah satu solusi untuk menekan laju inflasi yang menjadi fokus dari pemerintah pusat, provinsi hingga kota dan kabupaten.
Namun yang terpenting, kata dia, kebutuhan masyatakat bisa sedikit terbantu dengan adanya beras murah ini.

“Kita lakukan melalui operasi pasar murah ini bentuk upaya kita untuk menyikapi inflasi yang masih terjadi di seluruh wilayah. Selain itu kita juga harus memperhatikan kebutuhan khususnya bagi masyarakat pra sejahtera,” ujar Dicky.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi Hella Haerani menambahkan, operasi pasar murah beras ini memang tidak difokuskan di satu titik untuk mengantisipasi antrean panjang.

“Jadi biar tertib saja. Berasnya didroping ke setiap kelurahan. Masyarakat yang berhak dapat beras murah jadi belinya di kelurahan,” ucap Hella. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *