Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Kolaborasi dan Komitmen Bersama Sambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024 di Jawa Barat

Jabar

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung beserta masyarakat bersama harus menjaga dan menciptakan situasi kondusif dalam menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 di Jawa Barat khususnya Kota Bandung.

Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar pemilu dapat berlangsung dengan aman, damai, tentram dan berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna seusai menghadiri Deklarasi Damai Jawa Barat Aman, Netral, Tenang (Jabar Anteng) di Gedung Merdeka, Sabtu (18/11/2023).

“Damai itu keniscayaan. Tadi dengan slogan Jabar Anteng, (aman, netral, tenang) ini harapan semua,” katanya.

Ema menyebut perbedaan pilihan merupakan sebuah hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Namun ia berharap, pada pelaksanaannya harus berjalan secara aman, nyaman , dan tentram.

“Pemilu boleh berbeda pilihan, keberagaman itu anugerah termasuk perbedaan pilihan. Ujung-ujungnya akan tetap bersatu padu. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus berjalan aman, nyaman, dan tentram,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Forkopimda Jabar, Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat, Para Kepala OPD di Provinsi Jawa Barat, Para Sekretaris Daerah dan Kepala Kesbangpol se-Jawa Barat, ASN bersama masyarakat mendeklarasikan gerakan Jabar Anteng untuk memperkuat komitmen dalam bersama-sama mewujudkan Pemilu dan Pilkada 2024 yang damai.

Terdapat tiga poin penting dalam deklarasi Jabar Anteng, yang pertama, pemerintah dan masyarakat Jabar mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil (Jurdil).

Kedua, pemerintah dan masyarakat Jabar menghendaki Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana aman, netral, tenang, dan tidak terpengaruh hoaks. 

Serta ketiga, terjadi kepada segenap ASN, TNI, Polri di Jabar untuk menyatakan netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2024.

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, Jawa Barat harus menyelenggarakan pemilu yang dapat berjalan aman dan damai.

“Kita hadir untuk mendeklarasikan Jabar Anteng, deklarasi ini merupakan komitmen seluruh unsur Pemda, ASN, TNI, Polri di Jawa Barat, juga komitmen tokoh besar Jawa Barat yang representasi kan masyarakat Jabar,” katanya.

“Kita ingin proses pemilu berjalan aman dan damai sehingga menghasilkan Pemilu yang berkualitas,” imbuhnya.

Netralitas, lanjut Bey, menjadi unsur penting, terutama bagi penyelenggara negara seperti ASN, TNI dan Polri. Ia pun menjamin seluruh penyelenggara negara di Jawa Barat akan menyatakan netral pada Pemilu 2024.

“Kami menjamin ASN, TNI dan Polri di Jawa Barat menyatakan netral pada Pemilu 2024. Semoga ini menjadi sejarah, komitmen kita bersama menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa,” ungkapnya.

(hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *