Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Pentaan Kawasan Tegalega, Sejumlah PKL di Relokasi

Relokasi Pedagang Kali Lima (PKL) di kasawan Tegalega (18/10/2023).

Bandung, adajabar.com – Sebanyak 207 Pedagang Kali Lima (PKL) di Tegalega telah direlokasi ke lokasi penataan PKL yang telah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yakni di dalam Taman Tegalega.

Atas hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengapresiasi para PKL yang telah berkolaborasi dengan Pemkot Bandung.

“Saya apresiasi bahwa mereka sudah berpindah ke tempat yang telah kita rencanakan,” kata Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna saat meninjau Kawasan Tegalega, C.

Ema menyebut para PKL telah berdagang di dalam Taman Tegalega, walaupun proses penataan masih dalam pengerjaan.

“Walaupun ini belum selesai karena tenda yang nanti akan mendapatkan bantuan dari Mayora itu masih sedang berproses. Mungkin dalam waktu dekat,” kata dia.

“Konsep ini sudah sesuai dengan apa yang kita rancang dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PKL. Jadi ini sudah ‘clear’ dan tadi kita sudah liat mereka sudah pindah,” imbuhnya.

Namun, Ema menyebut masih ada sekitar 60 PKL yang masih berjualan di luar area Tegalega dan belum mau pindah ke lokasi penataan.

Untuk itu, Ema mengatakan akan memberikan waktu sepekan kepada para PKL untuk pindah. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan PKL belum pindah maka, kata dia, Satpol PP akan menertibkannya.

“Hal yang menjadi persoalan kenapa masih ada 60 PKL yang masih berjualan di luar? Itu saya kasih waktu satu minggu. Aaya minta itu semua beres. Kita berikan toleransi mereka bergeser ke wilayah barat yang nanti juga akan kita tata sama persis dengan apa yang ada di timur,” ujarnya.

Menurut Ema, tidak ada toleransi bagi para PKL yang tidak mau direlokasi. Karena sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara Pemkot Bandung dan para PKL Tegalega untuk proses relokasi tersebut.

“Tidak ada toleransi mereka bertahan. Kalau tidak mau masuk konsep penataan pasti kita akan tertibkan,” tegasnya.

Ema berharap, penataan PKL Tegalega dapat mewujudkan Bandung yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. 

“Jadi kalau semua itu beres yang dibarat dan di timur maka kerapian dan keindahan secara bertahap akan hadir,” ungkapnya.

Saat ini PKL Kawasan Tegalega berjumlah 482 PKL. Para pedagang itu terbagi dalam 2 zona, yaitu 207 PKL Tegalega Timur (Jalan Moh Toha) dan 275 PKL Tegalega Barat (Jalan Otista). 

PKL Tegalega meliputi berbagai macam dagangan, di antaranya makanan, asesoris, sayuran, dan buah-buahan. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *