Ada Jabar Update

Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Beranda Pemerintahan Kurangi Dampak Kekeringan, Pemdaprov Jabar Tambah Pasokan Air Bersih ke Kabupaten dan Kota

Pemerintahan

Kurangi Dampak Kekeringan, Pemdaprov Jabar Tambah Pasokan Air Bersih ke Kabupaten dan Kota

15 Oktober 202315 Oktober 2023

Infografis Data Dampak Kekeringan Provinsi Jawa Barat 2023. (BPBD Provinsi Jawa Barat)

Bandung, adajabar.com – Pemdaprov Jabar terus menambah pasokan air bersih ke kabupaten dan kota untuk mengurangi dampak kekeringan akibat el nino.

Berdasarkan data BPBD Jabar dari Januari – 13 Oktober 2023, daerah terdampak kekeringan sudah mencapai 24 kabupaten dan kota.

Hingga Jumat (13/10/2023), Pemdaprov bersama stakeholders telah menyalurkan 16.082.460 (16 juta) liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan.

Dampak kekeringan kini dirasakan oleh 302.665 kepala keluarga. Untuk mendistribusikan air bersih, BPBD Jabar bekerja sama dengan BPBD serta instansi terkait di kabupaten dan kota, seperti PMI dan PDAM.

Daerah baru yang teridentifikasi kekurangan air yakni Kota Bekasi. Selain Kota Bekasi, 23 daerah sudah lebih dulu merasakan kekurangan air bersih.

Ke – 23 daerah itu yakni Kota/Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota/ Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kota/Kabupaten Cirebon.

Lalu Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Bandung.

Sementara daerah terdampak kekeringan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terjadi di 23 kabupaten dan kota. Sedangkan, lahan pertanian yang terbakar mencapai 887,7 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan di 23 kabupaten dan kota sebagian besar bisa tertangani dengan kerja sama semua pihak terkait.

Selanjutnya, BPBD Jabar terus berkoordinasi dengan BPBD daerah serta instansi terkait untuk memberikan informasi mengenai data dan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan selanjutnya, secepatnya. (hms)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan