Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Kota Bandung Menuju Pengolahan Sampah yang Berkelanjutan

Ilustrasi. (ist)

Bandung, adajabar.com – Persoalan sampah di Kota Bandung masih menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Salah satu yang menjadi perhatian yakni sampah pasar tradisional.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, salah satu persoalan besar saat ini dalam penanganan sampah yakni sampah pasar.

Saat meninjau Pasar Sederhana Kota Bandung, Jumat (6/10/2023), Ema mengatakan, akan menyelesaikan masalah penumpukan sampah di Pasar Sederhana dalam waktu 3 hari ke depan. 

Dengan catatan para pedagang sudah mulai memilah sampahnya, sehingga yang dibuang ke TPS merupakan sampah residu.

“Persoalan besar sampai sekarang masih ada di pasar contoh tadi kita yang di Pasar Sederhana. Tapi mudah-mudahan 3 hari ini bisa diselesaikan dengan catatan nanti sudah harus sampah residu,” katanya. 

Sekda pun menginstruksikan kepada Perumda Pasar agar masif mengedukasi para pedagang untuk mulai mengurangi penggunaan plastik.

“Tidak boleh ada lagi kresek plastik yang boleh adalah kantong kertas pusat perbelanjaan juga sama toko swalayan juga,” ujarnya.

Ema menyatakan, saat ini Kawasan Bebas Sampah (KBS) di sejumlah wilayah Kota Bandung terus bertambah.

Misalnya di Kelurahan Sarijadi. Dari 11 RW yang ada, 5 di antaranya telah mendeklarasikan diri sebagai KBS. Sedangkan di Kelurahan Isola, dari 6 RW di sana, 4 di antaranya sudah deklarasi KBS.

Selanjutnya di Kelurahan Lebak Siliwangi, dari 6 RW yang ada di sana, 5 di antaranya sudah deklarasi KBS.

Menurutnya, dampak dari darurat sampah yang sedang dihadapi Kota Bandung saat ini harus disikapi dengan kebiasaan baru yang permanen, yaitu pengolahan sampah dari skala terkecil.

Ema juga mengapresiasi sektor perbelanjaan dan perhotelan yang telah mengelola sampah secara mandiri. Di antaranya Paris Van Java dan Hotel Grand Tjokro.

Ia terus mendorong seluruh sektor di Kota Bandung, mulai dari perkantoran pemerintah, sekolah, TNI/Polri, kampus, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan rumah-rumah warga untuk menerapkan pengolahan sampah mandiri.

“Sekarang sudah mulai bergerak tinggal kita melihat nanti di institusi sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan kampus secara keseluruhan pusat perbelanjaan toko-toko swalayan dan kita sudah bagi habis semua update sesuai dengan tupoksinya untuk melakukan pengawasan itu,” katanya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *