Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Fly Over dan JPO Ciroyom di Andir dan Cicendo Capai 43 Persen Ditargetkan Beroperasi Akhir 2023

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna saat meninjau pembangunan Fly Over Ciroyom bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Barat, Selasa (22/8/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Proyek pembangunan fly over dan jembatan penyeberangan orang (JPO) Ciroyom di Kecamatan Andir dan Cicendo telah mencapai 43 persen.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna saat meninjau pembangunan Fly Over Ciroyom bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Barat, Selasa (22/8/2023).

“Kita sudah melihat perkembangan pembangunannya, kita juga sudah bertemu dengan Kepala Balai. Progresnya sudah mencapai 43 persen,” kata Ema.

Setelah fly over berfungsi, nantinya akses Jalan Ciroyom – Jalan Arjuna akan dibenteng. Sedangkan akses bagi pejalan kaki akan menggunakan JPO.

Menurut Ema, kehadiran fly over ini bisa memudahkan operasional feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mulai beroperasi dalam waktu dekat.

Adapun fly over ini ditargetkan selesai pada Desember 2023. Sehingga pada awal 2024, masyarakat Kota Bandung dapat merasakan manfaatnya.

“Saya dengar September kereta cepat akan mulai dioperasikan. Tetapi sampai Desember ini kelihatannya (pengaturan lalu lintas di perlintasan Ciroyom) masih konvensional karena jalan belum dibenteng,” kata Ema.

“Nanti akan permanennya di bulan Desember. Jadi kereta api dari Halim ke Padalarang, dari Padalarang diangkut pakai feeder ke Kebon Kawung,” ujarnya menambahkan.

Ema juga menyampaikan, terima kasih kepada masyarakat Kepala Keluarga di kawasan pembangunan yang sama-sama menjaga situasi tetap kondusif selama pembangunan berlangsung.

“Tidak ada letupan apapun. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat,” kata Ema.

Ia berharap, beroperasinya KCJB menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi volume kendaraan yang bergerak menuju Kota Bandung.

Apalagi jika masyarakat merasa fasilitas transportasi publik ini efektif untuk dijadikan akses pulang-pergi ke Kota Bandung.

“Di awal-awal, mungkin orang ingin mencoba. Kalau ternyata masyarakat melihat lebih efektif, mungkin volume kendaraan dari Jakarta ke Bandung khususnya, akan berkurang,” ujar Ema.

“Kalau itu memang satu jam sudah sampai di Bandung, saya yakin ini bisa menjadi alternatif pilihan,” imbuhnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *