Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Gubernur Jawa Barat Luncurkan Aplikasi Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan aplikasi Sadarka Jabar atau Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat, di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin (31/7/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan aplikasi Sadarka Jabar atau Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat. Aplikasi untuk memperbaharui data kependudukan berbasis keluarga ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-51 Tingkat Provinsi Jabar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin (31/7/2023).

Aplikasi Sadarka Jabar merupakan layanan sistem pengintegrasian pendataan penduduk berbasis keluarga melalui kader PKK, kelompok dasawisma atau pendataan melalui keluarga secara mandiri melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sapawarga. Sadarka Jabar dapat diakses lewat telepon pintar kapanpun dan di manapun.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, akurasi data menjadi faktor penting dalam keberhasilan program, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

“Ini penting, good data good decisionbad data bad decisionno data no decision. Maka dibutuhkan data terbaik karena kalau datanya benar, maka program akan tepat sasaran,” katanya.

Dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, sejauh ini kader PKK Jabar mendapati kesulitan karena tak sedikit data warga yang belum realtime dengan kondisi terbaru.

Kang Emil menuturkan, yang melatarbelakangi hadirnya aplikasi Sadarka Jabar juga karena adanya perbedaan data penduduk.

BPS mencatat data penduduk Jabar tahun 2022, yaitu 49,4 juta jiwa, sementara data dari website Pemprov Jabar  49,5 juta bahkan BKKBN mencatat sebanyak 43,7 juta jiwa.

“Kondisi demikian menjadi kendala bagi PKK untuk mendampingi masyarakat,” tutur Kang Emil.

Aplikasi Sadarka Jabar ini juga akan mencatat data terbaru mengenai tengkes (stunting). Kang Emil mengatakan, walaupun penanganan stunting di Jabar terbaik se-Pulau Jawa, ia tetap berkomitmen menjadikan Jabar Zero New Stunting, salah satunya didukung oleh data yang akurat.

“Termasuk data stunting. Karena itu Sadarka Jabar menjadi solusi hadirnya keluarga sehat dan sejahtera melalui penguatan data,” ujar Kang Emil.

Sementara itu dalam peringatan HKG Ke-51 Tingkat Provinsi Jabar, Ketua TP PKK Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil berharap peringatan tersebut bukan sekadar seremonial. Namun harus menimbulkan gelora membawa semangat dan energi baru di setiap gerak langkah dan krida PKK.

“Jangan hanya seremonial kemudian setelah itu tidak ada lagi gaungnya, melainkan supaya menjadi semangat baru bagi 1,5 juta kader PKK se-Jabar untuk terus berkotribusi pada program pembangunan,” harapnya.

Diperingati secara sederhana namun tetap khidmat, peringatan HKG ke-51 Tingkat Jabar juga diisi dengan perlombaan, kesenian, dan Jambore PKK Jabar. Tema nasional yang diusung tahun ini, yaitu bergerak bersama menuju keluarga sejahtera, tangguh wujudkan Indonesia tumbuh.

“Tema ini mengandung makna kebersamaan dan keterpaduan yang dicurahkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” tutur Atalia. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *