Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Presiden Resmikan Jalan Tol Cisumdawu

Presiden RI Joko Widodo meresmikan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan secara penuh di Cisumdawu Twin Tunnel KM 169/200, Kabupaten Sumedang, Selasa (11/7/2023). (hms)

Kabupaten Sumedang, adajabar.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan operasional Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan secara penuh di Cisumdawu Twin Tunnel KM 169/200, Kabupaten Sumedang, Selasa (11/7/2023).

Dengan beroperasinya Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) secara penuh akan mempermudah akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

“Alhamdulillah, pada hari ini jalan Tol Cisumdawu sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

“Diharapkan dengan beroperasinya jalan tol ini mempermudah konektivitas ke Bandara Kertajati. Dulu memang ini kita kerjakan bersama agar jalan tol rampung dan Bandara Kertajati juga rampung,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden pun berharap dengan beroperasinya Tol Cisumdawu secara penuh, Bandara Kertajati akan beroperasi secara penuh pula pada Oktober 2023.

“Dan kita harapkan setelah jalan Tol Cisumdawu selesai, airport Kertajati nanti di bulan Oktober sudah operasional penuh. Sekarang sudah mulai dengan penerbangan haji,” tuturnya.

Biaya pembangunan jalan tol sepanjang 61,6 kilometer ini menelan anggaran hingga Rp18,3 triliun dengan setengah anggarannya atau Rp9,08 triliun berasal dari APBN, sisanya melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan swasta.

Proses pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cileunyi-Cipali ini memakan waktu 12 tahun pengerjaan. Presiden menyebut pembebasan lahan menjadi kendala lamanya pembangunan Tol Cisumdawu.

“Jalan tol ini menghubungkan Kota Bandung melalui Tol Cipularang ke Tol Cipali supaya kita semua tahu jalan Tol Cisumdawu mulai dibangun tahun 2011, artinya sudah 12 tahun. Memang banyak problem di lapangan, utamanya pembebasan lahan dan kita berada di Terowongan Kembar (Twin Tunnel) yang panjangnya 472 meter,” ungkap Presiden.

“Di seluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati dua terowongan seperti yang kita lihat (di Tol Cisumdawu),” tambahnya.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, secara resmi Tol Cisumdawu sudah terkoneksi dengan Tol Cipali sehingga diharapkan akan memaksimalkan operasional Bandara Kertajati.

“Sudah resmi (Cisumdawu terkoneksi ke Cipali), kemarin juga saya dari Kertajati langsung ke sini (Tol Cisumdawu). Kita ingin fungsional bandara (Kertajati) biar lebih maksimal. Tahun ini sudah 25 kloter haji (dari Kertajati),” ungkap Basuki.

“Jadi nanti kalau Nataru (Natal dan Tahun Baru), orang Bandung kalau mau ke Cirebon nggak usah lewat Cipali lagi, bisa langsung ke sini (lewat Tol Cisumdawu). Sekarang cuma 45 menit dari ujung Cileunyi sampai ke Cipali,” imbuhnya.

Basuki pun menjelaskan bahwa setengah dari biaya pembangunan Tol Cisumdawu menggunakan anggaran dari pemerintah. Dengan begitu diharapkan bisa menekan tarif tol yang akan diterapkan nantinya.

Menurut Basuki, tarif tol yang akan diterapkan di Tol Cisumdawu sebesar Rp1.275 per kilometer.

“Itu (tarif tol) sudah jauh lebih murah dibandingkan dengan (tarif tol) yang lain karena ada dukungan konstruksi (anggaran pembangunan) dari pemerintah,” ujarnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *