Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

TPA Sarimukti Kembali Normal, TPA Cicabe Akan di Nonaktifkan

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna usai melaksanakan rapat bersama PUPR secara online, di Balai Kota Bandung, Selasa (16/5/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mulai kembali normal. Hal ini menjadi angin segar bagi Kota Bandung untuk membuang sampah ke lokasi tersebut.

Jika hal tersebut semakin membaik, maka TPA darurat Cicabe akan kembali ditutup oleh Pemkot Bandung. 

“Kalau terjadi, komitmen kita Cicabe dihentikan, kembali ke Sarimukti,” kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna usai melaksanakan rapat bersama PUPR secara online, di Balai Kota Bandung, Selasa 16 Mei 2023. 

“Alhamdulilah Sarimukti membaik, ada peluang untuk Pemkot Bandung kembali melakukan ritasi 210 kali. Artinya 1.200 ton sampah ini ada potensi peluang bisa kembali ke TPA,” imbuhnya. 


Kendati demikian, sampah harus tetap bisa dikelola dengan baik agar Kota Bandung tidak tergantung pada keberadaan TPA Sarimukti.

Menurut Ema, edukasi kepada masyarakat menjadi hal utama untuk pengelolaan sampah. Sehingga mampu selesai di sumbernya. 

“Satu sisi edukasi masyarakat menjadi keniscahyaan. Kang Pisman 3R atau KBS (Kawasan Bebas Sampah) menjadi target kita. Itu durasi waktu cukup panjang. Mengubah mindset tidak mudah,” tegas Ema.

Ia mengatakan, masalah sampah tersebut sudah menjadi atensi pemerintah pusat. Pasalnya penanganan sampah merupakan hal yang masif terus terinformasikan. 

“Masalah sampah di Kota Bandung sudah menjadi atensi pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Penanganan sampah itu menjadi masif dan terus terinformasikan. Langkah yang dilakukan tiada hari tanpa penanganan. Baik itu di TPS, edukasi masyarakat bisa menyelesaikan sampah di rumah tangga atau TPS,” ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, penanganan sampah perlu dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi. 

“Hal ini harus diselesaikan dan butuh dukungan pemerintah provinsi. Sehingga dalam pelaksaannya perlu koordinasi,” ujarnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *