Ada Jabar Update

Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Beranda Pemerintahan Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Opini WTP Dari BPK

Pemerintahan

Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Opini WTP Dari BPK

11 Mei 202310 Mei 2023

Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Opini WTP Dari BPK, selasa (9/5/2023). (hms)

Sukabumi, adajabar.com – Pemerintah Kota Sukabumi kembali mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang, kepada Wali Kota, Achmad Fahmi, yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman, pada selasa (9/5/2023) di Kantor BPK.

Wali Kota seusai menerima penghargaan tersebut menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan opini WTP yang untuk kesembilan kalinya diterima Pemerintah Kota Sukabumi dan ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh aparatur yang telah membuktikan kinerja mereka dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Namun ia pun menegaskan agar semua pihak tidak berpuas diri dan tetap melakukan berbagai peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Ia mengharapkan penghargaan ini pun sejalan dengan kepuasan masyarakat atas hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. (hms)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan