Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Luncurkan Aplikasi Gampil di iOS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Luncurkan Aplikasi Gampil di iOS, Bandung, Rabu (10/5/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung secara resmi meluncurkan aplikasi Gampil versi iOS di Kantor Kecamatan Gedebage, Rabu 10 Mei 2023.

Sebagai informasi, Gadget Aplication Mobile for License (Gampil) adalah layanan perizinan berbasis smartphone yang dikembangkan pada tahun 2016. Gampil merupakan sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses secara mudah di manapun dan kapanpun.

Saat ini, aplikasi tersebut selain dapat di download di Play Store, juga dapat di download melalui app store untuk pengguna iOS dengan kata kunci pencarian “Gampil For Public”.

Untuk diketahui, Gampil dapat digunakan untuk pendaftaran perizinan, melakukan monitoring proses perizinan, mangisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), mencetak izin yang sudah diterbitkan, termasuk mengambil antrean online pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung. 

Atas hal itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eric Mohamad Atthauriq mengatakan, dengan diluncurkannya aplikasi Gampil versi iOS ini dapat memudahkan para pelaku bisnis Kota Bandung untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan DPMPTSP.

Ia berharap, adanya aplikasi ini tentunya akan mempermudah Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan informasi terupdate dan faktual.

“Selain itu juga bagi warga kota bandung dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dari DPMPTSP di mana saja dan kapan saja,” katanya saat membacakan sambutan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.

“Kami berharap para pelaku usaha mempunyai kepastian dalam berusaha di Kota Bandung,” imbuhnya.

Ke depannya, ia meminta dinas-dinas lain dapat mengembangkan kembali aplikasi penunjang pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk warga Kota Bandung.  

Pada kesempatan itu, DPMPTSP juga memberikan penghargaan kepada instansi dengan capaian jumlah kunjungan terbanyak di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan kecamatan dengan capaian NIB terbanyak.

Berikut daftar lengkap para pemenang penghargaan.

A. Instansi dengan jumlah kunjungan terbanyak MPP:
1. Disdukcapil 
2. Polrestabes Kota Bandung
3. Bapenda Jawa Barat

B. Kecamatan dengan NIB terbanyak:
1. Kecamatan Babakan Ciparay
2. Kecamatan Buahbatu
3. Kecamatan Cibeunying Kidul.

(hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *