Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Tangani Penumpukan Sampah, Pemkot Bandung Lakukan Hal Berikut

Ema di sela-sela tinjauan sejumlah titik di Kota Bandung, Jumat, (28/4/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menangani permasalahan sampah pasca Idulfitri. Salah satu kendalanya yaitu operasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang menyebabkan penumpukan di 55 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Kota Bandung.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyebut, sejumlah upaya sedang dilakukan, antara lain dengan menyiapkan TPA darurat untuk menangani sementara permasalahan sampah serta pola subtitusi TPS overload di sejumlah titik.

“Kita upayakan sementara, beberapa lahan milik Pemkot Bandung seperti di Cicabe untuk menampung sementara. Kita juga lakukan pola substitusi di TPS yang overload. Misal dari TPS Cibeunying ke Babakan Siliwangi, begitu TPA sudah memungkinkan, kita angkut ke TPA. Sementara begitu polanya,” ucap Ema di sela-sela meninjau sejumlah wilayah di Kota Bandung, Jumat, (28/4/2023).

Meski begitu, Ema menyebut perlu ada tinjauan lebih lanjut terkait penggunaan lahan di Cicabe. Jika nanti upaya ini terpaksa dilakukan, Ema memohon kolaborasi dari sejumlah pihak, utamanya masyarakat di wilayah tersebut untuk bisa berbesar hati.

“Kita berkolaborasi, kebesaran hati bagian dari kontribusi. Di sisi lain masyarakat juga tidak bisa menahan membuang sampah. Jika semua sudah normal, kita akan kembali ke TPA Sarimukti,” jelasnya.

Ema juga meminta warga Kota Bandung untuk bisa meniru TPS-3R di RW 12 Kelurahan Maleer yang sudah bisa menangani permasalahan sampah secara mandiri.

“Di sana sampah selesai di TPS. Saya minta DLH terus mengampanyekannya. Sehingga hal tersebut bisa terealisasi di seluruh Wilayah di Kota Bandung,” ujar Ema.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera memproses normalisasi TPA Sarimukti.

“Makanya saya mengulang memohon dengan segala hormat karena ini otoritas Pemerintah Provinsi itu secepatnya dipulihkan, supaya kami bisa membuang sampah secara normal, baik volumenya, ritasenya. Karena kalau di sana ditahan, di sini sampah tidak bisa ditahan. Terjadilah beberapa titik yang terinventarisasi itu ada 55 TPS dari 135 TPS yang sekarang overload,” katanya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *