Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Kadisdik Jabar Tekankan Pentingnya Sarana Prasarana dan Pembaruan Data Dapodik dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Bandung, adajabar.com — Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar), Bambang Tirtoyuliono, menegaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disampaikannya dalam acara Evaluasi Pembangunan & Rehabilitasi Program DAK Fisik SMK Tahun 2024 yang digelar di Novotel Bandung, Jumat (4/10/2024).

Bambang menjelaskan bahwa data dapodik (data pokok pendidikan) menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus). “Data dapodik adalah entry point bagi DAK. Oleh karena itu, kita perlu terus memperbarui dan memastikan data ini akurat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Kadisdik juga mengapresiasi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) yang telah menyelenggarakan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan DAK fisik, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengukur capaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana.

“Kita juga perlu menyusun rekomendasi untuk perbaikan di tahap selanjutnya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK,” lanjutnya.

Senada dengan Bambang, Kepala Bidang PSMK Disdik Jabar, Edy Purwanto, menekankan pentingnya pembaruan data dapodik secara berkala. “Dapodik bukan hanya mencakup jumlah siswa, tetapi juga harus diisi dengan informasi mengenai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah,” jelas Edy.

Evaluasi ini diikuti oleh 44 kepala sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga VI, dan akan berlanjut dengan tahap kedua yang mencakup 44 sekolah lainnya dari Cadisdik Wilayah VII hingga XIII. Secara keseluruhan, 88 sekolah yang terdiri dari 53 sekolah negeri dan 35 sekolah swasta menerima DAK fisik pada tahun ini.

Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta memperkuat pengelolaan pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *