Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Gubernur Pramono Anung Bahas Dampak Psikologis Siswa Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta

foto:ist

Jakarta, adajabar.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tengah serius menangani dampak psikologis yang dialami para siswa SMAN 72 Jakarta setelah insiden ledakan yang terjadi di area masjid sekolah pekan lalu. Pramono menyebut telah bertemu langsung dengan Kepala Sekolah SMAN 72 guna membahas kondisi para siswa yang masih diliputi rasa trauma.

Menurut Pramono, ledakan yang terjadi tidak hanya menimbulkan korban luka, tetapi juga meninggalkan tekanan emosional yang signifikan. Banyak siswa dilaporkan mengalami ketakutan, kecemasan, hingga enggan kembali ke sekolah.

“Dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah,” ujarnya di Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Pramono memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Ia mengatakan bahwa langkah-langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang sedang disusun, termasuk pendampingan psikologis dan pemberian ruang dialog bagi siswa serta orang tua yang terdampak.

Gubernur DKI juga menegaskan bahwa Senin (17/11/2025) akan menjadi hari terakhir pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau online bagi siswa SMAN 72. Pada hari itu, Pemprov DKI akan mengundang para orang tua dan guru untuk melakukan pertemuan bersama, membahas keputusan terbaik terkait proses pembelajaran selanjutnya.

“Mereka akan diberikan pilihan, apakah akan sekolah secara tatap langsung atau masih melalui daring,” tambahnya.

Pramono berharap keputusan ini dapat memberi kepastian dan rasa aman bagi siswa, sekaligus memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar tetap terarah. Pemerintah juga mempertimbangkan opsi perbaikan fasilitas, peningkatan keamanan, hingga program trauma healing bagi para siswa yang membutuhkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *