Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menanjak 5,07 Persen

ilustrasi. (ist)

Bandung, adajabar.com – Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tanggal 1 Maret 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menempati peringkat kedua tertinggi di antara Kabupaten dan Kota lainnya di wilayah Bandung Raya. Pada tahun 2023, kinerja ekonomi Kota Bandung mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022.

Di wilayah Bandung Raya, laju pertumbuhan tertinggi adalah Kota Cimahi sebesar 5,19 sementara terendah adalah Kabupaten Bandung sebesar 4,97.

Secara umum, struktur ekonomi Kota Bandung tidak mengalami perubahan. Sejak tahun 2020 terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kota Bandung yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (25,33 persen), industri pengolahan (18,73 persen), dan informasi dan komunikasi (14,69 persen).

Pendorong utama perekonomian Kota Bandung tahun 2023 berasal dari pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (60,97 persen), Pembentukan modal tetap bruto (25,35 persen), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (9,79 persen).

Perekonomian Kota Bandung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 351,28 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 221,97 triliun

Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,31 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit dan Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,07 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang tinggi terjadi pada lapangan usaha dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap perekonomian Kota Bandung.

Lapangan usaha tersebut adalah lapangan usaha kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan 9,31 persen. Diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan 8,79 persen.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 351,28 triliun atau secara nominal bertambah sebesar RP 23,13 triliun dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp 328,15 triliun.

Sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB Kota Bandung tahun 2023 sebesar Rp 221,97 triliun, atau mengalami pertambahan Rp 10,72 triliun dibanding nilai tahun 2022 yang sebesar Rp 211,25 triliun.  (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *