Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Para Caleg yang Tidak Lolos Pemilu Diberikan Dukungan Kesehatan Mental di RS Otto

Ilustrasi. (ist)

Kabupaten Bandung, adajabar.com – Para calon anggota legislatif (caleg) yang tidak berhasil lolos dan mengalami stres diberikan kesempatan untuk mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Otto, yang terletak di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), dengan tujuan untuk pulih kembali.

RS Otto telah menyiapkan sejumlah ruangan khusus untuk merawat para caleg yang mengalami tekanan psikologis pasca Pemilu 2024. Irfan Agusta, Wakil Direktur Pelayanan RSUD, menjelaskan bahwa beberapa ruangan telah disiapkan untuk memberikan layanan rawat inap yang khusus ditujukan bagi caleg yang mengalami stres akibat ketidakberhasilan dalam pemilihan tersebut.

“Sudah disiapkan 10 ruangan khusus bagi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan atau stress. Bahkan, bisa digunakan untuk layanan rawat inap,”kata Irfan di Bandung Senin, 27 November 2023.

Irfan menjelaskan selain itu RSUD Otto juga telah memiliki dokter spesialis kejiwaan yang bersiaga untuk pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Pada Pemilu 2019 lalu memang ada kasus caleg yang mengalami gangguan jiwa. Tapi kasusnya ringan dan bisa dilakukan rawat jalan.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam menyebut, ada sembilan daerah yang masuk kategori rawan pemilu di Jabar. Zacky tak merinci daerah mana yang dianggap rawan, ia hanya menyebut di antaranya Kabupaten Bandung, Majalengka, dan Tasikmalaya.

“Di Wilayah Jabar ini ranking ke empat dalam skala kerawanan pemilu. Dari 27 kabupaten/kota, setidaknya ada 9 kabupaten/kota yang berpotensi rawan, di antaranya ada Kabupaten Bandung, Majalengka, Tasik, dan beberapa kabupaten/kota lainnya,” ungkapnya.

Zacky mengaku telah menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan upaya-upaya mitigasi, guna mencegah terjadinya kerawanan saat pemilu. Seperti memasifkan upaya sosialisasi, koordinasi, utamanya peserta pemilu untuk mengimbau apa yang menjadi bagian dari indeks kerawanan.

“Dalam menghadapi masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023, Bawaslu yang ada di 27 kabupaten/kota sudah siap untuk mengerjakan tugas-tugas kelembagaannya, dalam pengawasan pencegahan terhadap potensi pelanggaran,” ujarnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *