Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Ridwan Kamil Harapkan Karawang Penuhi Ketersediaan Cadangan Padi Melalui Leuit Juara

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meresmikan Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) Leuit Juara di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Rabu (21/12/2022)

Karawang, adajabar.com – Jawa Barat kini memiliki rumah penampung padi berkonsep digital untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan resesi ekonomi. Tempat yang selama ini dikenal sebagai Leuit itu diresmikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Rabu (21/12/2022).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan Pemerintah Kabupaten Karawang bisa memenuhi 100 persen ketersediaan gudang penyimpanan padi atau leuit di desa-desa, sebagai upaya mengatasi krisis pangan dan inflasi.

“Masa depan harus selamat. Jadi, persiapkan terjadinya krisis pangan dan inflasi dengan menabung beras,” katanya usai meresmikan program Leuit Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) di Karawang.

Leuit digital ini diketahui berada di Kecamatan Cilamaya Kulon. Sesuai fungsinya, Ridwan Kamil menamai tempat tersebut dengan Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) Leuit Juara.

“Saya sedang mempersiapkan masa depan agar selamat dengan kehadiran ketahanan pangan melalui “leuit ,” kata Ridwan Kamil, mengutip laman Pemprov Jabar.

Leuit merupakan sebuah rumah panggung berbahan kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat Sunda zaman dahulu untuk menyimpan padi hasil panen.

Biasanya Leuit akan digunakan warga di waktu-waktu tertentu, seperti saat krisis pangan maupun gagal panen. Padi-padi itu kemudian disimpan dalam waktu yang lama di dalam Leuit dan bisa bertahan dengan kualitas yang terjaga.

“Inspirasinya ini dari kasepuhan dari Sukabumi dan Banten. Setiap panen kita harus menyisihkan gabah ditabung di sebuah tempat yang disebut Leuit Juara. Ini dibuat dengan menirukan kearifan lokal yang dimodernisasi, maka lahir judulnya dalam menangani krisis pangan, yaitu Tapal Desa,” kata Gubernur.

Sementara itu Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergis bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan Leuit tersebut.

“Terimakasih Bapak Gubernur atas arahan dan bimbingannya dalam berkolaborasi membangun Leuit di tiap2 desa. Kita ingin sinergitas Pemda dan Pemprov dalam upaya ketahanan pangan,” kata Cellica.

Selain di Karawang, terdapat daerah lain yang juga resmi memiliki Leuit Juara, yakni 10 Leuit di wilayah Bogor, dan 5 di Kabupaten Bekasi. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *