Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pemkab Garut Gelar Oprasi Pasar Murah Beras Bersubsidi

Ilustrasi. (ist)

Kabupaten Garut, adajabar.com – Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Garut menggelar launching Operasi Pasar Murah (OPM) Beras Bersubsidi. 

Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman di Aula Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jumat (22/9/2023). 

dr. Helmi Budiman menyatakan, OPM ini merupakan bentuk bantuan kepada masyarakat di tengah kenaikan harga beras. Selain OPM, pemerintah daerah sebelumnya juga telah memberikan beras gratis kepada masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Garut, totalnya sebanyak 230 ton beras yang disalurkan, terdiri dari 100 ton dari pusat dan 130 ton beras murah dari Pemdakab Garut.

Wabup menjelaskan, OPM mencakup 19 kecamatan dan 52 desa yang terdampak kekeringan. Harapannya, masyarakat terbantu melalui program ini, terutama mereka yang tergolong masyarakat miskin ekstrem.

“Yang masyarakat ekstrem ini jangan sampai mereka memang sudah miskin ekstrem, kemudian mereka merasa kesulitan, merasa tidak ada yang memperhatikan, nah ini mudah-mudahan dengan ini bisa membantu masyarakat miskin ekstrem,” ucapnya.

Kepala Disperindag ESDM Garut, Ridwan Effendi, menjelaskan, OPM ini merupakan respons darurat terhadap bencana kekeringan di Kabupaten Garut. Program ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah di 19 kecamatan terdampak bencana kekeringan.

“Dan tentu melalui OPM ini pemerintah daerah memberikan subsidi untuk masing-masing paket beras yang diberikan,” katanya.

Setiap desa akan menerima 500 paket subsidi beras dengan harga jual Rp33.500 per paket, sekitar Rp7.000 lebih murah dari harga normal. Ridwan menekankan bahwa beras yang didistribusikan adalah kualitas premium.

“Paling tidak warga masyarakat miskin yang masih memiliki daya beli itu dapat diringankan bebannya dengan adanya subsidi,” katanya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk memastikan penerima manfaat dari OPM ini terdata dengan baik. Harapannya, program ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Garut di tengah kenaikan harga beras di pasaran lokal.

“Jadi yang 500 itu sudah tertera datanya nanti siapa penerima manfaat, dan itu nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan tim pendistribusian tingkat kecamatan dan juga desa,” imbuhnya.

Ia berharap, melalui OPM ini dapat meringankan beban masyarakat di Kabupaten Garut khususnya yang terdampak bencana kekeringan di 19 kecamatan, sehingga masyarakat yang masih memiliki daya beli bisa dengan mudah membeli beras dengan harga yang murah mengingat saat ini harga beras sedang melambung.

“Saat ini kami pantau ada kenaikan harga beras yang cukup signifikan di beberapa pasar rakyat di Kabupaten Garut, tentu apabila sudah masuk di warung-warung di pengecer itu akan naik lagi harga pasaran sekarang di pasar induk di Pasar Guntur saja sudah menembus di angka 15 ribu perkilonya,” katanya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *