Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Cegah Penyebaran Antraks, Pemkab Purwakarta Tutup Sejumlah Pasar Hewan

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika memberikan vaksinasi antraks terhadap hewan ternak beberapa waktu lalu. (ist)

Purwakarta, adajabar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menutup sementara empat pasar hewan untuk mencegah penyebaran penyakit antraks.

Keputusan penutupan itu disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melalui keterangan persnya, Senin (10/7/2023). “Salah satu langkah yang kita tempuh adalah menutup sementara semua aktivitas di empat pasar hewan,” katanya.

Keempat pasar hewan yang ditutup itu adalah Pasar Hewan Ciwareng Kecamatan Babakancikao, Pasar Hewan Citeko Kecamatan Plered, Pasar Hewan Bojong Kecamatan Bojong dan Pasar Hewan Wanayasa di Kecamatan Wanayasa.

Penutupan itu ditetapkan secara resmi mulai hari ini (Senin 10 Juli 2023). Hal itu dijelaskan dalam surat perintah penutupan Nomor: PT.01/1950-Diskanak/2023, perihal Penutupan Sementara Pasar Hewan di Purwakarta.

Surat bertanggal 7 Juli 2023 itu ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha. “Pasar Hewan akan dibuka kembali sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya,” kata bupati memastikan penutupan sampai pada waktu yang belum ditentukan.

Selain menutup operasional pasar hewan, Anne juga memberikan instruksi khusus kepada Dinas Perikanan Dan Peternakan. Yakni, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan memperketat lalu lintas perdagangan hewan yang keluar-masuk melalui wilayah Purwakarta.

“Semua pihak terkait harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit antraks ini. Semuanya harus dipantau ketat. Kita semua harus kerja keras untuk memastikan penyakit ini tidak meluas,” ujar Anne menegaskan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga telah melakukan vaksinasi antraks terhadap hewan-hewan ternak khususnya sapi, kerbau dan kambing. Kegiatan tersebut diklaim sudah rutin dilakukan oleh dinas terkait selama ini.

Anne menyebutkan jumlah hewan ternak yang telah divaksinasi antraks sampai saat ini sudah mencapai ribuan ekor. “Vaksinasi antraks yang rutin kita lakukan terhadap hewan ternak, sangat membantu dalam mengantisipasi penyakit tersebut,” katanya meyakinkan.

Sementara itu, Diskannak Kabupaten Purwakarta menunjukkan data jumlah hewan ternak yang telah menjalani vaksinasi antraks. Dari total keseluruhan 1.850 ekor hewan ternak yang telah divaksinasi, meliputi 500 ekor sapi, 1.200 ekor domba dan 150 ekor kerbau.

Kepala Diskanak Purwakarta, Siti Ida Hamidah mengaku sudah menerjunkan tim khusus untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jual-beli hewan ternak di pasaran. “Kita periksa ketat setiap hewan ternak yang datang dari luar Purwakarta. Langkah ini untuk memastikan penyakit antraks bisa kita antisipasi masuk Purwakarta,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kasus antraks di Gunung Kidul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menyebabkan tiga orang meningal dunia dan puluhan orang lainnya terpapar penyakit tersebut setelah mengonsumsi daging sapi yang diduga terjangkit antraks. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *