Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Peluncuran Aplikasi Elsimil 2.0, Cegah Stunting di Jawa Barat

Acara peluncuran Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi Elsimil Versi 2.0 di Hotel Aston Tropicana, Kota Bandung, Kamis (22/6/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil resmi meluncurkan penggunaan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) versi 2.0 kepada para pendamping keluarga se-Jabar. 

Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu akan digunakan oleh para pendamping keluarga, yaitu kader PKK, kader KB, dan bidan dalam upaya mencegah tengkes ( stunting ). 

“Hadirnya Elsimil 2.0 adalah penyempurnaan dari Elsimil 1.0. Jadi karena saat ini era digital, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar Atalia saat acara Kick Off Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi Elsimil Versi 2.0 di Hotel Aston Tropicana, Kota Bandung, Kamis (22/6/2023). 

Dalam kick off tersebut ribuan pendamping keluarga se-Jabar turut menyaksikan secara langsung dan virtual sosialisasi penggunaan Elsimil dari Perwakilan BKKBN Jabar. 

Elsimil 2.0 merupakan pengembangan Elsimil 1.0. Awalnya hanya mendata riwayat kesehatan calon pengantin. Namun kini aplikasi ini juga dapat mendata riwayat kesehatan para ibu hamil, pasca persalinan dan baduta (anak usia bawah dua tahun). 

Melalui aplikasi tersebut akan diketahui masyarakat yang rentan terkena stunting sekaligus dilakukan penanganan secara maksimal. 

Selain itu, data dari Elsimil juga menjadi acuan terbitnya sertifikat yang menerangkan bahwa calon pengantin berisiko melahirkan bayi stunting atau tidak. 

Jika calon pengantin berisiko tetap bisa melangsungkan pernikahan tetapi dalam pendampingan TPK (Tim Pendamping Keluarga) agar bayi yang lahir sehat. 

“Kalau ada apa-apa respons harus cepat ditindaklanjuti sesegera mungkin,” ucap Atalia. 

Ia mengatakan, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya menekan angka stunting . Sejauh ini Jabar menjadi provinsi terbaik dalam penurunan angka stunting se-Pulau Jawa. 

Menurutnya perlu kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak agar Jabar bisa zero stunting sehingga Indonesia Emas pada tahun 2045 bisa terwujud. 

“Kegiatan ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya perangkat daerah kewilayahan agar program Elsimil ini bisa maksimal sehingga stunting bisa terus ditekan,” harap Atalia. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *