Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Atasi Masalah Penumpukan Sampah, Zona Satu TPA Sarimukti Kembali Dibuka

Atasi masalah penumpukan sampah, zona satu TPA sarimukti akan kembali dibuka. (ist)

Bandung, adajabar.com – Untuk mengatasi masalah penumpukan sampah yang terjadi di Kota Bandung, zona satu TPA Sarimukti akan kembali dibuka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi seusai acara Bandung Menjawab, Kamis (11/5/2023).

“Provinsi akan buka jalur zona satu. Kalau selama ini hanya satu zona untuk pengiriman sampah ke TPS. Akibatnya antrean semakin panjang yang mengakibatkan keterlambatan kita mengangkut sampah,” ungkap Dudy.

Akibat adanya kerusakan infrastruktur di Sarimukti, satu zona hanya bisa satu rit per hari. Padahal sebelumnya bisa mencapai 2-3 rit.

“Satu rit dari mobil truk kecil bisa membawa 6 meter kubik sampah. Untuk ukuran truk besar dalam satu rit bisa membawa 25 meter kubik sampah,” ujarnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah menambah armada alat berat. Sebab, dengan alat berat bisa mengangkut sampah selama satu jam. Sedangkan jika manual bisa mencapai 2-3 jam.

“Untuk pengangkutan kita menambah armada tronton terlebih dahulu di 55 TPS. Hanya memang kendala sekarang adalah di alat berat atau loader yang hanya dua beroperasi karena memang sudah sangat tua. Bahkan yang paling baru itu tahun 1985,” paparnya.

Oleh karena itu, pada APBD perubahan atas arahan dari Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna, DLHK akan menambah loader baru yang akan mempercepat proses pengangkutan sampah.

“Ada 2 loader yang disetujui Pak Plh Wali Kota. Idealnya ada enam loader,” ungkapnya.

Selain itu, Dudy juga menyebutkan dari 55 TPS yang overload, sebanyak 25 TPS sudah normal kembali. Sisanya masih dilakukan penanganan baik dengan alat berat maupun dengan manual.

“Total kemarin tumpukan sampah itu di 55 TPS itu sekitar 3.000 meter kubik. Sekarang itu sudah diangkut sekitar 2000-an meter kubik. Masih sisa kurang dari setengahnya lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD PSTR DLHK Provinsi Jawa Barat, Arief Perdana mengakui jika ada beberapa infrastruktur TPA Sarimukti yang mengalami kerusakan.
Sehingga yang tadinya ada dua zona, saat ini hanya satu zona yang dioperasikan satu sampai sekarang.

“Kita upayakan membuka zona satu yang dulu ditutup. Minggu ini jalannya diselesaikan, sehingga minggu depan Kota Bandung punya dua zona lagi untuk digunakan. Mudah-mudahan bisa membantu mengurai antrean di Sarimukti,” harap Arief.

Ia menambahkan, jam operasional pengangkutan sampah diperpanjang. Dari yang semula pukul 05.00-18.00 WIB, berubah menjadi pukul 05.00-21.00 WIB.

“Kita tidak mungkin buka 24 jam karena personil dan alat berat juga terbatas. Lalu upaya lainnya, tahun ini Sarimukti juga akan diperluas sekitar 6 hektare,” lanjutnya.

Sedangkan untuk TPA Legoknangka, ia mengatakan saat ini masih dalam proses lelang. Ada dua perusahaan dari Jepang yang akan membantu pembangunan TPA Legoknangka.

“Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memasukkan dokumen penawaran sampai 31 Mei 2023. Kalau sudah sesuai, akan kita evaluasi satu bulan. Mudah-mudahan bulan Juli sudah ada pemenangnya. Peletakkan batu pertama bulan Agustus,” paparnya.

Selanjutnya Pemprov akan memberikan waktu dua tahun untuk konstruksinya. Diharapkan paling cepat 2025 sudah bisa beroperasi atau paling lambat 2026.

“Kita tidak ingin Legoknangka itu seperti di Sarimukti. Kita ingin menggunakan teknologi pengolahan sampah. Sebab jika hanya ditimbun, dalam waktu bertahan 2 tahun sudah penuh dan harus cari lahan baru,” akunya.

Teknologi tersebut harus bisa mengolah sampah 2.000 ton per hari. Selain itu harus mampu mengurangi sampah minimal 85 persen, maksimal 90 persen.

“Harus memenuhi standar lingkungan juga. Sebab biaya anggarannua cukup besar untuk TPA Legoknangka ini, jumlahnya Rp4 triliun,” imbuhnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *