Ada Jabar Update

Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Beranda Pemerintahan Pemprov Jabar Prioritaskan pembangunan SMA/SMK Baru di 33 Kecamatan

Pemerintahan

Pemprov Jabar Prioritaskan pembangunan SMA/SMK Baru di 33 Kecamatan

3 Mei 20233 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya memberi keterangan usai peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 Tingkat Provinsi Jabar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa (2/5/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pembangunan SMA/SMK baru di 33 kecamatan di Jabar.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya, pembangunan SMA/SMK negeri di 33 kecamatan itu akan dimulai pada 2024.

“Kita bangun secara bertahap, mulai tahun 2024, 2025, dan 2026 sesuai dengan kemampuan anggaran. Sebenarnya, berdasarkan data ada sekitar 130 kecamatan yang membutuhkan SMA/SMK baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 33 kecamatan yang kita prioritaskan,” kata Wahyu Mijaya usai peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 Tingkat Provinsi Jabar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa (2/5/2023).

Tanpa merinci nama kecamatannya, namun menurut Wahyu, 33 kecamatan itu tersebar hampir di 27 kabupaten/kota di Jabar.

“Tersebar, tidak hanya di wilayah kabupaten, tetapi ada pula di wilayah kota seperti Bekasi,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, pembangunan atau pengadaan SMA/SMK baru itu tidak seluruhnya membangun yang baru, tetapi ada juga yang mengubah statusnya dari swasta ke negeri, seperti pengadaan SLB.

“Di Bogor ada 2 SLB swasta yang kita ubah statusnya menjadi negeri. Pola semacam itu juga kita lakukan,” tegasnya.

Wahyu berharap pembangunan SMA/SMK negeri tersebut juga diikuti penambahan sekolah-sekolah swasta agar lulusan SMP lebih banyak lagi yang terserap ke jenjang berikutnya. (hms)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan