Ada Jabar Update

Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Beranda Pemerintahan 388 Ton Beras di Salurkan Pemkot Bandung ke 38.802 Warga

Pemerintahan

388 Ton Beras di Salurkan Pemkot Bandung ke 38.802 Warga

18 April 202318 April 2023

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 388.020 kg ke 64 kelurahan. (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 388.020 kg ke 64 kelurahan.

Pada 7-15 April 2023, CPP telah dibagikan ke 38.802 orang penerima bahan pangan (PBP). Masing-masing warga mendapatkan beras sebanyak 10 kg.

Laporan Pelaksanaan Penyaluran CPP beras (Cadangan Pangan Pemerintah) dari Bapanas untuk Kota Bandung. Secara keseluruhan, PBP Kota Bandung terdiri dari 106.679 orang.

Sedangkan, CPP Kota Bandung sebanyak 1.066.790 kg. Sehingga total penyaluran sampai dengan 15 April 2023 sudah mencapai 36,37 persen.

Kecamatan yang telah menerima penyaluran CPP, yakni Kecamatan Cibeunying Kidul, Buahbatu, Sukajadi, Kiaracondong, Antapani, Rancasari, Batununggal, Cidadap, Gedebage, Coblong, Lengkong, Bojongloa Kidul, Cinambo, Babakan Ciparay, Panyileukan, Regol, Bandung Wetan, Arcamanik, dan Kecamatan Cibiru.

Rencana Penyaluran CPP Beras Minggu, 16 April 2023 akan dilakukan di 15 kelurahan dengan jumlah calon PBP sebanyak 11.218 orang.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Provinsi Jawa Barat memutuskan, penyaluran CPP Beras untuk Kota Bandung akan dipenuhi sebelum Lebaran. Sebab mempertimbangan Kota Bandung termasuk daerah yang memiliki kemiskinan terbanyak se-Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, kemampuan kapasitas pendistribusian Gudang Bulog Gedebage sebanyak 120 ton per hari, maka jadwal pendistribusian akan selesai sampai tanggal 19 April 2023 dan penyaluran sampai tanggal 20 April 2023. (hms)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan