Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kembangkan Sejumlah Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (16/4/2023). (ist)

Jakarta, adajabar.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengembangkan sejumlah fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Upaya ini untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di wilayah pesisir selatan Jawa.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan telah mengunjungi PPN Pelabuhanratu, dan salah satu fasilitas yang perlu dikembangkan segera adalah kolam labuh karena mulai mengalami pendangkalan dan agar mampu menampung lebih banyak kapal.

Pendangkalan kolam labuh menghambat kapal-kapal perikanan nelayan yang akan melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun menyandarkan kapal di pelabuhan.

“Tadi saya sudah bertemu nelayan dan pendakalan kolam pelabuhan ini menjadi salah satu kendala. Untuk itu saya minta jajaran di Ditjen Perikanan Tangkap segera melakukan perbaikan,” ungkap Menteri Trenggono di sela kunjungan kerjanya di PPN Pelabuhanratu.

Dalam keterangan tertulis KKP, Minggu (16/4/2023), Trenggono mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga pengerukan bisa segera dilakukan.

Menurutnya, PPN Pelabuhanratu merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang masuk list pelaksanaan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Pascaproduksi dan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi.

Untuk itu pengembangan dan pemeliharan fasilitas memang harus dilakukan agar program prioritas KKP tersebut terlaksana dengan baik. Fasilitas yang sudah siap di antaranya dermaga dan selasar pendaratan ikan agar kualitasnya terjaga.

Produksi perikanan di PPN Pelabuhanratu tahun lalu mencapai 4.179 ton senilai Rp75,73 miliar. Pengembangan dan perbaikan fasilitas diyakini dapat meningkatkan produksi begitu juga nilai yang dihasilkan.

Dalam kunjungannya di PPN Pelabuhanratu, Menteri Trenggono turut menyerahkan secara simbolis 500 paket bantuan perbekalan melaut untuk nelayan Sukabumi.

Bantuan itu menjadi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong nelayan tetap melaut menjelang dan usai lebaran. Langkah ini agar stok ikan tetap terpenuhi selama libur lebaran.

Turut mendampingi Menteri Trenggono dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adin Nur Awaluddin, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *