Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Food Street di Daerah Jalan Sumatera Diresmikan

Food Street sebagai wajah baru Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Sumatera, Selasa (11/4/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota Bandung resmi memperkenalkan Food Street sebagai wajah baru Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Sumatera, Selasa 11 April 2023.

Area yang ditata mencapai 100 meter dengan jumlah PKL eksis sebanyak 18 tenant kuliner. Penataan ini hasil kerja sama Pemkot Bandung dan PT. Mayora Indah, Tbk.

Desain penataannya dibagi menjadi tiga blok. Blok 3 TPA berukuran 2,7×19 meter untuk lima tenant. Blok 2 TPA berukuran 2,7×19 meter untuk lima tenant. Lalu, Blok 1 LM berukuran 2,7×29 meter ada delapan tenant.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, penataan ini untuk mendukung keindahan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar Jalan Sumatera.

Yana berharap, penataan dapat meningkatkan omzet UMKM dan mengundang lebih banyak wisatawan.

“Alhamdulillah berkat dukungan berbagai pihak sehingga Bandung menjadi kota yang nyaman dan tentunya dapat memikat wisatawan dengan kulinernya,” kata Yana.

Menurutnya, UMKM merupakan kelompok yang tahan krisis termasuk saat pandemi lalu. UMKM juga, kata dia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

“Alhamdulillah tahun 2021 (pertumbuhan ekonomi) Kota Bandung 3,78 persen. Sedangkan untuk tahun 2022 berdasarkan rilis BPS kota Bandung tumbuh 5,41 persen, luar biasa loncatannya. Ini juga karena sumbangsih dari teman-teman UMKM,” ujarnya.

Yana berharap, UMKM di Kota Bandung dapat terus meningkatkan kualitas dan inovasi hingga menjadi naik kelas dibantu pula dengan berbagai pelatihan dan penataan yang diberikan oleh Pemkot Bandung.

“Mudah-mudahan nanti bisa naik kelas. Terus berinovasi menciptakan berbagai kreativitas dan inovasi untuk sama-sama membangun kota Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Atet Dedi Handiman PKL Jalan Sumatera merupakan zona kuning. Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019, zona kuning diperbolehkan kegiatan PKL berdasarkan tempat waktu dan jenis berjualan sesuai dengan ketentuan.

Atet menyebut, para PKL telah berkomitmen untuk mendukung program K3 di Kota Bandung.

“Para PKL telah menandatangani komitmen untuk mentaati ketentuan-ketentuan dan bersedia mendukung program K3 di Kota Bandung,” katanya.

Di tempat yang sama, National Field Promotion Manager PT. Mayora Indah, Dholpin Siregar mengatakan, selain menata PKL, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyiapkan wadah penampung limbah terutama dari botol-botol plastik.

Hal ini dilakukan untuk sarana mendaur ulang sampah plastik di sekitar food street.

“Ini menjadi sarana ekonomi para pedagang dan forum PKL juara untuk menjadi satu pendapatan tambahan. Insyaallah rencananya kami akan sumbangkan dua tempat,” katanya.

Sedangkan Koordinator forum PKL Jalan Sumatera, Linda menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Bandung yang terus menata PKL agar bisa memiliki tempat berjualan yang lebih nyaman.

“Terima kasih sudah memanusiakan kami sebagai orang kecil. PKL seperti kami kadang tidak mendapatkan perhatian dari orang lain. Terima kasih juga Mayora sudah memberikan bantuan kepada kami,” ujarnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *