Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

400 Peserta Ikuti Seleksi CAT PPPK Pemkot Bandung

Sebanyak 400 peserta mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) untuk berbagai formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Kantor Regional III BKN, Minggu (9/4/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Sebanyak 400 peserta mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) untuk berbagai formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Kantor Regional III BKN, Minggu (9/4/2023).

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meninjau langsung proses seleksi tersebut. Ia menyampaikan agar para peserta berdoa dan percaya pada diri sendiri. Yana meminta para peserta tak mempercayai siapapun yang menjanjikan bisa membantu kelolosan peserta.

“Yakinlah dengan kemampuan kalian sendiri. Insyaallah yang terbaik akan bersama dengan kami semua membangun Kota Bandung. Semangat dan yakin terhadap kemampuan kalian sendiri,” ujar Yana.

Dari 400 orang peserta CAT P3K ini, akan tersaring 88 orang yang masuk ke formasi tenaga teknis dari berbagai dinas di Kota Bandung.

“Seleksi dimulai dari seleksi administrasi. Lalu sekarang seleksi CAT. Setelah itu akan tersaring 88 orang untuk menjadi bagian dari Pemerintah Kota Bandung,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Adi Junjunan Mustafa memaparkan, sebelumnya seleksi yang telah diselenggarakan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan. 

“Saat ini tes CAT dilakukan untuk teknis berbagai formasi yang kita butuhkan di delapan dinas Pemkot Bandung,” ungkap Adi.

Delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuka lowongan tenaga teknis P3K antara lain, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Pranata Komputer untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Diciptabintar), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Rentang usia para peserta ini 28 tahun ke atas. Karena banyak P3K yang sudah honorer. P3K itu maksimal batas umurnya satu tahun sebelum usia pensiun. Jadi memang mereka bukan fresh graduate,” jelasnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *