Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Wali Kota Cirebon Resmi Bergabung dengan Partai PDIP

Wali Kota Cirebon Resmi Bergabung dengan Partai PDIP. (doc.ist)

Jakarta, adajabar.com – Nashrudin Azis yang merupakan Walikota Cirebon, akhir-akhir ini dikabarkan telah resmi gabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis resmi bergabung dengan PDIP Perjuangan setelah keluar dari Partai Demokrat. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono membenarkan bergabungnya Azis ke PDIP.

“Iya betul, Wali Kota Cirebon sudah resmi bergabung dengan PDI Perjuangan. Hari ini tadi hadir di Jakarta, di HUT partai,” kata Ono, Selasa (10/1/2023).

Azis bergabung dengan PDIP setelah menjadi kader Partai Demokrat sejak 2003. Ono menyebut Azis telah lama menjalin komunikasi dengan PDIP.

“Walikota Cirebon sebetulnya sudah lama komunikasi dan menyampaikan niatnya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Dan mungkin baru kali ini resminya,” ungkap Ono.

Setelah resmi bergabung dengan PDIP, Azis rencananya akan mendapat posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Azis ditugaskan supaya bisa mengembalikan kejayaan PDIP di Cirebon.

“Saya sudah sampaikan ke Bu Fitri (Ketua DPC PDIP Kota Cirebon Fitri Pamungkaswati) dan kita sudah sepakat posisi Pak Wali Kota itu di Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Kota Cirebon,” kata Ono Surono, Selasa (10/1/2023).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Handarujati Kalamullah, menyatakan Nasrudin Azis telah menyatakan pengunduran diri sebagai kader Partai Demokrat pada 6 Januari 2023. Handarujati menyayangkan kepindahan Nasrudin Azis ke PDIP.

Pasalnya, Nasrudin Azis telah lama menjadi kader utama Partai Demokrat di Kota Cirebon, dan beberapa kali menggunakan Partai Demokrat untuk kendaraan politiknya.

“Partai Demokrat menjadi kendaraan politik yang mengantarkan Nasrusin Azis menjadi Ketua DPRD Kota Cirebon pada Pemilu Legistlatif 2009, Wakil Wali Kota Cirebon pada 2013-2018, dan Wali Kota Cirebon pada periode 2018 – 2023,” terang Handaru.

“Lalu kalau sekarang yang bersangkutan berpindah partai, silakan publik yang menilai,” katanya

Ia menegaskan, Partai Demokrat secara konsisten melakukan regenerasi di kalangan struktural maupun pimpinan. Hal itu dilakukan guna menghadapi tantangan di masa kini dan yang akan datang.

“Sehingga kepindahan Nashrudin Azis ke partai lain, kami pastikan tidak akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi kepartaian, kaderisasi, berikut dengan regenerasi kepemimpinan,” ungkapnya. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *