Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Kemenhut Gunakan Drone untuk Rehabilitasi Lahan Pasca Longsor di Cisarua Bandung Barat

Bandung Barat, adajabar.com – Upaya pemulihan lingkungan terus dilakukan pemerintah melalui inovasi teknologi. *Kemenhut melalui* Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum Ciliwung beserta Pemprov Jawa Barat, Perhutani dan UGM melakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di kawasan bekas longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan memanfaatkan teknologi drone untuk proses penanaman.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi antara BPDAS Citarum Ciliwung, Pemprov Jabar, Perhutani dan tim dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka uji coba metode rehabilitasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat bencana longsor. Penggunaan drone menjadi solusi untuk menjangkau area yang sulit diakses oleh tenaga manusia.

Kepala Balai BPDAS Citarum Ciliwung Heru Permana menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi ini merupakan bagian dari inovasi dalam mempercepat proses rehabilitasi lahan kritis sekaligus meningkatkan efektivitas penanaman.

“Dengan teknologi drone, proses penanaman dapat menjangkau lokasi-lokasi yang curam, rawan, atau sulit dijangkau oleh tenaga lapangan. Ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan ekosistem,” ujarnya.

Program rehabilitasi tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Pusat (Kemenhut.red) terhadap kerja sama internasional antara Indonesia dan Norwegia melalui program FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan menekan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekditjen PDASRH, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Kepala Balai BPDAS Citarum Ciliwung, Kadivre Jawa Barat–Banten, serta tim akademisi dari Fakultas Kehutanan UGM.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra internasional, diharapkan rehabilitasi kawasan hutan yang terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Selain memulihkan tutupan lahan, upaya ini juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Pemanfaatan teknologi modern dalam rehabilitasi hutan menunjukkan bahwa masa depan pengelolaan kehutanan tidak hanya bergantung pada kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga pada inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan langkah tersebut, diharapkan kawasan hijau di wilayah Bandung Barat dapat kembali pulih dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *