Bandung, adajabar.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta seluruh pemerintah daerah di wilayahnya hingga tingkat desa untuk membuka informasi anggaran secara transparan kepada publik. Kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada bupati, wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah.
Melalui kebijakan tersebut, seluruh anggaran belanja pemerintah, termasuk dana desa, diwajibkan diumumkan secara terbuka melalui media sosial resmi masing-masing instansi. Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran di wilayahnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keterbukaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Menurutnya, seluruh dana yang dikelola pemerintah bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat dari berbagai lapisan.
“Uang pemerintah itu berasal dari rakyat. Maka rakyat berhak tahu digunakan untuk apa dan sejauh mana manfaatnya,” tegas Dedi.
Selain transparansi anggaran, kebijakan ini juga mewajibkan setiap instansi pemerintahan melaporkan capaian kinerja secara berkala setiap bulan. Laporan tersebut mencakup program yang sedang dan telah dijalankan, termasuk progres serta hasil yang sudah dicapai.
Dengan pelaporan rutin tersebut, masyarakat tidak hanya mengetahui besaran anggaran, tetapi juga dapat menilai efektivitas program pemerintah di daerahnya. Dedi menilai, transparansi kinerja dan anggaran akan mendorong birokrasi bekerja lebih profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi dinilai Dedi sebagai langkah paling relevan di era digital saat ini. Selain mudah diakses, media sosial memungkinkan pengawasan publik berlangsung secara langsung dan luas.
Kebijakan keterbukaan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Jawa Barat.
Berita Terkait
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.
