Cirebon, adajabar.com — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., MM., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, pada Minggu (5/10/2025).
Kegiatan ini digelar bersama komunitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.
Diah menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan efektivitas program-program strategis pemerintah daerah, khususnya di sektor pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di lapangan, termasuk apa saja kendala yang mereka hadapi. Informasi ini akan kami bawa sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan program ke depan,” ujar Diah kepada media.
Fokus pada Evaluasi Program dan Pemberdayaan UMKM
Dalam kegiatan tersebut, Diah menekankan pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha kecil. Ia menyebut, hasil temuan di lapangan menjadi bahan penting bagi DPRD untuk menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan, agar program pemberdayaan benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha.
Menurut Diah, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan di lapangan, seperti keterbatasan modal, akses pemasaran, serta minimnya pendampingan digitalisasi usaha. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Kami ingin memastikan program bantuan, pelatihan, dan promosi benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambahnya.
Dorongan untuk Penguatan Ekonomi Kreatif
Selain sektor UMKM, Diah juga menyoroti pentingnya ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama di daerah seperti Cirebon yang kaya akan budaya, seni, dan produk khas. Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif memberikan fasilitasi promosi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif.
“Potensi ekonomi kreatif di Cirebon luar biasa. Pemerintah harus hadir tidak hanya dalam bentuk bantuan, tetapi juga membuka akses pasar dan peluang kolaborasi,” ujarnya.
Komitmen DPRD Jabar
Sebagai anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi urusan ekonomi, Diah menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan ekonomi rakyat. Hasil pengawasan ini, kata dia, akan dibahas lebih lanjut bersama mitra kerja di tingkat provinsi agar kebijakan tahun mendatang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.
“Kami tidak hanya mendengar, tapi juga memastikan aspirasi masyarakat menjadi dasar perencanaan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil,” tegas Diah. (*)
