Bandung, adajabar.com – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi memprihatinkan yang terjadi di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. Dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini, para legislator menemukan sejumlah fasilitas bandara dalam keadaan rusak dan tak terawat.
Temuan itu memunculkan keprihatinan mendalam di kalangan anggota dewan, yang menilai perlu adanya langkah cepat dan menyeluruh untuk memperbaiki serta mengoptimalkan kembali fungsi bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., mengatakan bahwa hasil tinjauan lapangan menunjukkan banyak sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Kondisi itu, menurutnya, diperkuat dengan laporan dari manajemen PT BIJB Kertajati dalam rapat kerja bersama.
“Kondisinya memang cukup memprihatinkan. Banyak fasilitas yang rusak dan perlu segera direnovasi. Kami melihat langsung di lapangan dan juga menerima laporan dari pihak pengelola. Maka dari itu, Komisi III mendorong agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan sesegera mungkin,” ujar Ineu di Gedung DPRD Jabar, Selasa (4/10/2025).
Ineu yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa BIJB Kertajati merupakan aset strategis dan simbol kemajuan infrastruktur provinsi, karena dibangun dengan nilai investasi besar dari APBD Jawa Barat. Oleh sebab itu, ia menilai sangat disayangkan apabila bandara yang diresmikan pada Juni 2018 itu tidak dimanfaatkan secara optimal.
“BIJB Kertajati ini adalah proyek kebanggaan daerah. Sayangnya, sejak mulai beroperasi, pemanfaatannya masih jauh dari harapan. Padahal bandara ini berpotensi besar menjadi pintu gerbang ekonomi, pariwisata, hingga investasi di Jawa Barat,” jelasnya.
Selain menyoroti aspek infrastruktur, Ineu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, PT BIJB, dan operator maskapai penerbangan, baik domestik maupun internasional. Menurutnya, langkah itu menjadi kunci untuk menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di Kertajati agar bandara tidak stagnan dan bisa bersaing secara regional.
“Kita butuh keterlibatan operator penerbangan dari berbagai negara agar BIJB bisa bersaing di tingkat regional. Ini sangat mendesak agar keberadaan bandara ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi III DPRD Jabar juga membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026. Salah satu fokus pembahasan diarahkan pada alokasi anggaran untuk revitalisasi infrastruktur strategis daerah, termasuk BIJB Kertajati.
Dengan adanya perhatian dari DPRD, diharapkan langkah konkret dapat segera diambil oleh pemerintah provinsi bersama pengelola bandara. Revitalisasi dan optimalisasi BIJB Kertajati diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor transportasi udara di Jawa Barat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan timur provinsi tersebut.
