Bandung, adajabar.com — Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar audiensi dengan Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat (GERAK JABAR), yang diterima langsung oleh Iman Tohidin, Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan. Audiensi berlangsung di ruang Panitia Khusus (Pansus) dan dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam GERAK JABAR.
Dalam pertemuan ini, GERAK JABAR menyampaikan sikap tegas terkait pencabutan Tap MPRS No.33 Tahun 1967, yang dinilai dapat mengaburkan sejarah, terutama mengenai peristiwa G30-SPKI. Iman Tohidin menjelaskan, “Ada tujuh poin pernyataan yang disampaikan GERAK JABAR, intinya menolak pencabutan Tap MPRS tersebut.”
Pernyataan sikap ini akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat, yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk DPR RI dan MPR RI. Berikut adalah tujuh poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh GERAK JABAR:
- Menolak pencabutan Tap MPRS No.33 Tahun 1967, karena dianggap mengaburkan sejarah dan peristiwa G30-SPKI serta kekejaman komunis lainnya.
- Meminta MPR RI untuk menganulir keputusan tersebut dan segera melakukan revisi.
- Mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tidak melupakan peristiwa G30-SPKI dan kekejaman PKI lainnya.
- Mendorong semua pihak untuk memutar kembali film G30-SPKI dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.
- Meminta aparat TNI dan Polri bersikap tegas terhadap penyebaran paham komunis dan upaya menghidupkan kembali PKI.
- Mengajak pemerintahan Jawa Barat untuk aktif menyosialisasikan bahaya komunisme dan antek-anteknya.
- Mengajak pimpinan ormas Islam dan nasionalis untuk bersatu melawan paham komunis.
Ketua GERAK JABAR, H.M Roinul Balad, menyatakan bahwa pencabutan Tap MPRS tersebut merupakan upaya untuk mengaburkan sejarah. “Peristiwa G30-SPKI adalah momen penting yang tidak boleh dilupakan. Kami menegaskan bahwa pelanggaran HAM besar telah dilakukan oleh PKI terhadap para jenderal, ulama, dan putra terbaik bangsa yang menjadi korban kekejaman mereka,” ujarnya.
Dengan pernyataan ini, GERAK JABAR berharap agar isu ini mendapatkan perhatian serius dari semua pihak demi menjaga keutuhan dan kebenaran sejarah bangsa.(Adv/dmf)
