Bandung, adajabar.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024-2029 tengah mengikuti rangkaian kegiatan Orientasi Anggota DPRD Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 13 September di Ballroom Bidakara Hotel, DKI Jakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Selama orientasi, para anggota akan diberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi, tugas, dan wewenang mereka, serta ditingkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan moralitas dalam pelaksanaan kode etik DPRD Provinsi Jawa Barat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ketua Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, menyatakan bahwa setelah dilantik untuk periode 2024-2029, baik anggota DPRD yang baru maupun yang melanjutkan masa tugas harus mengikuti proses orientasi. Ia berharap proses ini dapat menanamkan nilai-nilai kinerja yang penuh semangat, tanggung jawab, dan integritas.
“Orientasi lima hari ini adalah bagian dari pembekalan dan pendalaman tugas anggota dewan untuk memulai masa kerja 2024-2029,” ujarnya.
Selama orientasi, 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menerima berbagai materi yang meliputi wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintah, serta penegakan hukum. Program orientasi ini, yang diadakan oleh BPSDM Kemendagri, dibagi dalam beberapa gelombang.
Selain itu, anggota DPRD Jabar juga mendapatkan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan serta regulasi baru yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, yang membuka acara orientasi, menekankan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif dalam menjalankan tugas mereka. Namun, ia juga mengingatkan mengenai krisis anggaran yang tengah dihadapi beberapa daerah.
Tohir menegaskan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Ia meminta para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami tidak berniat menakut-nakuti, tetapi ingin mengingatkan,” kata Tohir.
Dia menambahkan bahwa beberapa daerah mengalami defisit anggaran serius sehingga tidak mampu membiayai program-program penting, termasuk pelaksanaan Pilkada. “Banyak daerah yang mengalami kekurangan anggaran karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Banyak proyek, tetapi akhirnya anggaran defisit,” tutupnya.
