Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Dampak Pergerakan Tanah di Bandung Barat

fenomena tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat. (ist)

Bandung Barat, adajabar.com – Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga yang terkena dampak pergerakan tanah di dua lingkungan RW 13, Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Warga setempat dievakuasi di pos pengungsian terpusat yang berlokasi di Islamic Center Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Fenomena ini menyebabkan empat rumah warga rusak. Teramati tanah bergerak hingga dua meter, pada Jumat (1/3/2024).

Pergerakan tanah hingga amblas tersebut tidak hanya merobohkan bangunan rumah warga tetapi juga Gedung sekolah, yaitu SD 1 Babakan Talang.

Selain adanya bangunan roboh, bahaya ini juga berpotensi mengancam 20 rumah warga lainnya.

Dalam keteranganya, Minggu (3/3/2024), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Barat Yan Cahya Djuarsa mengatakan, total jumlah pengungsi tercatat sebanyak 151 jiwa atau 47 kepala keluarga, hingga Sabtu (2/3/2024).

Sementara itu, kerugian material di antaranya terdiri dari empat unit rumah rusak berat, delapan unit rumah rusak sedang, dan 20 rumah lainnya terancam longsor akibat pergerakan tanah yang dipicu oleh hujan deras selama tiga hari berturut-turut ini.

Adapun fasilitas umum yang terdampak meliputi satu unit posyandu, musala, bangunan sekolah, serta terputusnya jalan desa dan jalan lingkungan.

“Sampai sekarang warga masih mengungsi di Islamic Center Rongga, setelah kejadian pada 29 Februari dini hari kemarin bahwa terjadi retakan yang sangat signifikan dari asesmen kami sebelumnya pada 22 Februari, dan ini menyebabkan rumah dan sekolah yang retak sudah amblas,” kata Yan.

Menindaklanjuti kejadian di Desa Cibedug tersebut, jelas Yan, pihaknya bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan bersama Bupati Kabupaten Bandung Barat berencana akan mengupayakan merelokasi warga yang terdampak ke tempat yang lebih aman.

Namun demikian, hal tersebut tengah dalam proses persiapan mulai dari kajian hingga koordinasi lintas instansi.

Diharapkan, dengan adanya kajian tersebut dapat diketahui luasan area yang berpotensi terdampak dan rumah warga yang perlu direlokasi.

“Ke depannya Pak Bupati minta dari hasil rapat kemarin ada relokasi, harapannya ada pembangunan rumah tinggal tapi nanti akan ada kajian terlebih dahulu (dari BNPB-PVMBG), karena memang melihat kondisi tanahnya itu sangat membahayakan. Ke depan kita lihat apakah hunian sementara (huntara) dulu atau bagaimana,” jelas Yan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun telah menetapkan status tanggap darurat.

Selain itu, BPBD Kabupaten Barat juga telah mendistribusikan bantuan logistik berupa permakanan untuk mendukung dapur umum serta perlengakapan lain, seperti alas tidur, selimut dan perlengakapan mandi.

“Surat Keputusan (SK) darurat kami sedang proses, itu berlaku sejak 29 Februari kemarin sampai 14 hari ke depan, kami juga sudah melayangkan surat ke Badan Geologi untuk dilakukan pengkajian,” kata Yan. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *