Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Strategi Penanganan Banjir di Wilayah Gedebage

kolam retensi Gedebage. (hms)

Bandung, adajabar.com – Bambang Tirtoyuliono, Pj Wali Kota Bandung, menyatakan bahwa permasalahan banjir di Gedebage telah diidentifikasi. Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sedang mempercepat penyelesaian banjir di wilayah Gedebage.

“Masih ada titik banjir cileuncang di Kota Bandung. Satu di antaranya adalah di Gedebage. Permasalahan banjir di Gedebage, bahkan sudah disepakati para pihak untuk bertanggungjawab ini multi sektor,” kata Bambang seusai meninjau kawasan Gedebage, Rabu (13/12/2023).

Bambang mengatakan, persoalan banjir di kawasan Gedebage perlahan sudah teratasi. Saat ini dengan kehadiran kolam tetensi Gedebage telah berhasil menurunkan frekuensi dan intensitas air.

“Memang belum optimal, tapi sudah bisa menurunkan debit airnya. Intensitas, frekuensi, dan volumenya sudah bisa kita turunkan,” kata dia.

Ia menyebut berbagai upaya sedang dilakukan untuk memaksimalkan potensi penyelesaian banjir yakni dengan memperbaiki dan memeprlebar crossing dan gorong-gorong yang ada di Jalan Soekarno Hatta.

“Kita pastikan crossing dan gorong-gorong yang ada di Jalan Soekarno-Hatta diperbaiki bahkan ada beberapa titik di perbesar dsn dimensinya itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR,” ungkapnya. 

Saat ini Pemkot Bandung juga tengah merancang pembangunan kolam retensi baru segmen Jalan Soekarno-Hatta ke arah Jalan Rumah Sakit. Namun, masih menunggu kejelasan kepemilikan tanah di wilayah tersebut.

“Kita punya kewajiban untuk membangun kolam retensi. Memang masih ada terjadi banjir tetapi yang biasanya tinggi sudah mulai berkurang. Artinya masih diperlukan beberapa kolam retensi jadi dari mulai Soekarno-Hatta dulu satu diantaranya adalah di segmen antara Gedebage ke arah jalan rumah sakit di bawah Sutet,” ujarnya.

“Kita mencoba mencari tanahnya punya siapa sih. Apakah punya milik Pemerintah Kota atau punya PLN atau punya masyarakat juga penting,” imbuhnya.

Ia mengatakan, pembangunan kolam retensi tersebut dapat secara signifikan menurunkan potensi banjir di wilayah tersebut. 

“Itu memang ideal kalau dibuat kolam retensi, kemudian ke arah hilirnya lagi Soekarno-Hatta ke arah selatan dan juga tentunya Kita harus komunikasi dengan Citarum Harum,” ungkapnya.

Bambang berharap dengan koordinasi lintas sektor dan upaya intensif yang dilakukan dapat segera menyelesaikan persoalan banjir di Kota Bandung.

“Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang intensif dan terintegrasi bukan hanya saja oleh pemerintah kota, ini bisa segera diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Didi Ruswandi mengatakan, pembangunan kolam retensi di Jalan Rumah Sakit untuk solusi sebagai parkir air dari sungai Cinambo.

Ia menyebut, terdapat dua sungai yang melewati kawasan Gedebage yakni Sungai Cipamulihan dan Sungai Cinambo. Rencananya, lahan yang akan dijadikan kolam retensi tersebut sepanjang 600 meter.

“Kita lihat sebenarnya yang Cipamulihan relatif tuntas air berhasil ke hilir, yang di Cinambo belum ada penanganan karena kolam retensi Gedebage untuk Cipamulihan. Namun ada interkoneksi lewat drainase jalan. Ketika Cipamulihan tinggi dari Cinambo tidak bisa masuk,” kata Didi.

“Salah satu solusinya parkir air di bawah Sutet untuk sungai Cinambo. Disana kan 2 sungai Cipamulihan dan Cinambo. Tinggal Cinambo. Rencananya akan dilakukan tahun depan,” imbuhnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *