Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Kota Bandung Deklarasikan Perdamaian untuk Pemilu Tahun 2024

Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai 2024, di Pendopo, Senin (6/11/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemilu tinggal beberapa bulan lagi, Kota Bandung bersama dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat dan Banten deklarasikan perdamaian untuk pemilu tahun 2024. Deklarasi Kota Bandung berlangsung di Pendopo pada Senin (6/11/2023), sementara deklarasi secara terpusat diadakan di Ciamis.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi memaparkan, pelaksanaan deklarasi damai terpusat di Kabupaten Ciamis, diikuti secara virtual dari berbagai unsur. 

“Ini merupakan langkah yang strategis untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di berbagai tempat,” jelas Bambang.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung beserta masyarakat bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi kondusif untuk mewujudkan Kota Bandung yang bermatabat. Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam deklarasi damai ini.

“Ada 150 undangan dari Forkopimda, Pemkot Bandung, parpol, ormas dari berbagai komunitas, organisasi kepemudaan, mitra strategis Pemkot Bandung, pemuka agama, TNI, Polri, dan tokoh budaya hadir di tengah-tengah kita saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menyampaikan, deklarasi damai menjelang pemilu 2024 diharapkan bisa menjaga stabilitas menjelang saat dan setelah pemilihan.

“Sebentar lagi, pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif, dan anggota dewan RI akan diselenggarakan secara serentah. Lalu, pada 27 November 2024 InsyaAllah Bandung juga akan digelar pemilihan kepala daerah. Semoga kondusivitasnya masih tetap terjaga,” harap Asep.

Menurutnya, komitmen ini harus diikrarkan bersama, sehingga pemilu yang berlangsung akan aman, kondusif, jujur, adil, dan berkualitas.

“Semua harus berkomitmen mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. Ketaatan pada hukum secara langsung akan memberi iklim pemilu yang positif,” ungkapnya.

Suasana pemilu yang baik, lanjut Asep, akan semakin terasa jika semua pihak menolak hal yang menimbulkan perpecahan. Terutama di era digital, mengandung banyak informasi yang menimbulkan gejolak dan berpotensi mencederai pemilu.

“Maka dari itu, peran tokoh masyarakat dan agama juga penting untuk terus mengedukasi masyarakat. Jangan sampai pemilu hanya jadi seremonial, tapi tidak memberi pelajaran apapun bagi masyarakat. Padahal sejatinya hajat itu harus diisi dengan hal substansial,” terangnya.

Ia berpesan agar semua elemen masyarakat semakin mempererat persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa. 

“Mari kita ciptakan pemilu yang adil dan sukses serta transparan untuk membawa kemajuan bagi Kota Bandung,” imbuh Asep. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *