Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Presiden RI Joko Widodo Pimpin KTT AIS Forum 2023

Presiden Joko Widodo (kanan) disambut Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto (kiri) setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa (10/10/2023). Presiden Joko Widodo tiba di Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Nusa Dua, Bali. (Media Center KTT AIS Forum 2023/Fikri Yusuf/pras.)

adajabar.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, pada  Rabu (11/10/2023). Dalam acara yang diselenggarakan di BNDCC, Badung, Bali tersebut akan dibahas dokumen deklarasi para pemimpin. 

Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menjelaskan bahwa proses pembuatan deklarasi pemimpin dimulai dari tingkatan Senior Officer Meeting (SOM), yaitu pejabat eselon satu. Materi dalam the the 5th Ministerial Meeting AIS Forum 2023 hari ini adalah hasil SOM ke-7 di Suva, Fiji serta SOM ke-8 di Antananarivo, Madagaskar. Para menteri membahas kembali substansinya secara komprehensif.  

Hari ini, hasil dari the 5th MM AIS Forum 2023 akan dibahas oleh para kepala negara di KTT AIS Forum 2023, dan disepakati pada akhir KTT. “Presiden Jokowi yang akan memimpin KTT AIS Forum 2023,” kata Menteri Retno di Media Center KTT AIS Forum 2023.

Deklarasi para pemimpin tersebut, pada dasarnya membuktikan komitmen negara-negara pulau dan kepulauan dalam menghadapi tantangan fenomena alam dan perubahan iklim. Negara-negara anggota AIS Forum, termasuk Indonesia, harus selalu menjadi yang terdepan dalam komitmen serupa, karena wilayah negara yang sangat rentan terhadap dampak negatif fenomena alam. 

“Bagi Indonesia, komitmen ini penting, karena kita adalah negara kepulauan terbesar,” kata Retno. Menginisiasi KTT AIS Forum 2023 adalah salah satu solusi mengatasi dampak fenomena alam akibat perubahan iklim yang mungkin terjadi beberapa tahun mendatang. 

Dokumen deklarasi para pemimpin, lanjut Menlu Retno, diharapkan dapat selaras dengan implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 14. SDG nomor 14 secara gamblang menyebutkan bahwa seluruh negara harus melestarikan ekosistem laut.

Saat ini, capaian implementasi program SDG nomor 14 rata-rata masih di angka 12 persen, sehingga bisa dibilang masih sangat jauh dari target. Komitmen para pemimpin negara anggota AIS Forum diharapkan bisa menaikkan angka rata-rata tersebut. 

“Dalam menjalankan SDGs, angka kita lebih baik jika dibandingkan angka rata-rata dunia,” pungkas Menlu. 

Presiden RI tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Selasa (10/10/2023) sekitar pukul 17.00 WITA. Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (keminfo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *